InDepthNews.id (Batam)-Diduga ada perusahan perusakan kawasan hutan lindung di Tanjung Kasam, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, kian mengarah pada indikasi kejahatan lingkungan hidup yang serius. Minggu 11/01/2026.
Aktivitas pemotongan buki, pembukaan lahan skala dengan besar yang diduga kuat telah mencapai kurang lebih dari 4 hektare menimbulkan pertanyaan besar di tengah publik terkait tentang legalitas pembiaran, serta potensi pelanggaran pidana.
Saat dikonfirmasi oleh media ini, Ketua DPD LSM Tindak Korupsi dan Pidana (TKP) Kota Batam Provinsi Kepuluan Riau, Haris menilai aktivitas tersebut tidak sekadar pelanggaran administratif melainkan berpotensi kuat melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, regulasi kehutanan lainnya.
“Jika benar dilakukan di kawasan hutan lindung tanpa izin yang sah, perubahan dan peruntukan, maka ini sudah masuk keranah pidana terhadap lingkungan hidup dan Ancaman hukumnya jelas, mulai dari pidana penjara serta denda mencapai miliaran rupiah,”tegas Haris kepada media kepada media ini.
Berdasarkan pantauan lapangan dan pemberitaan sejumlah media, aktivitas pembukaan lahan juga dilakukan secara masif dengan alat berat yang beroperasi dalam waktu cukup lama.
Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa adanya pembiaran sistematis atau lemahnya pengawasan dari instansi berwenang.
LSM TKP Kota Batam menilai dampak yang ditimbulkan tidak hanya sebatas kerusakan vegetasi, tetapi juga dapat berpotensi memicu bencana ekologis, seperti longsor, banjir, dan degradasi ekosistem pesisir, yang secara langsung mengancam keselamatan warga Batam.
Atas dasar itu, LSM TKP mendesak:
BP Kota Batam, untuk membuka secara transparan status kawasan, perizinan, kesesuaian dalam tata ruang serta dasar hukum aktivitas pemotongan bukit di area yang diduga kuat merupakan hutan lindung.
Aparat Penegak Hukum (APH) dari pihak aparat Kepolisian Republik Indonesia untuk segera mungkin agar melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk dalam menelusuri pihak pemberi izin, pelaksana kegiatan, serta kemungkinan adanya aktor korporasi atau pemodal besar di balik aktivitas tersebut.
DPRD Kota Batam, secepatnya untuk dapat melakukan inspeksi mendadak dan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atau praktik pembiaran.
“Hutan lindung bukan objek kompromi. Tidak ada alasan untuk pembenaran atas perusakan lingkungan demi kepentingan ekonomi sesaat. Negara wajib hadir dan menegakkan hukum,” ujar Haris.
Ia menegaskan, apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari pihak yang berwenang, LSM TKP akan menempuh langkah-langkah hukum lanjutan serta termasuk untuk membuat pelaporan yang resmi ke instasi aparat penegak hukum sekaligus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta lembaga pengawas nasional.
“Jangan sampai hukum dan lingkungan dikalahkan oleh kekuatan modal dan para mafia karena ujian nyata sudah ada di depan penegak hukum yang sudah merusak hutan lindung di tanah air ini. ,”Tutup Haris.
Sampai Berita ini terbitkan pihak media sudah mencari nomor kontak person dari direktur maupun pengawasan dilapangan tetapi belum membawakan hasil agar memberikan konfirmasi lanjutan.
(Ilham)










Komentar