InDepthNews.id (Jakarta) – PT. Borneo Indo Bara (BIB) wilayah Angsana Tanah Bumbu Kalimantan Selatan (Kalsel) yang berkantor pusat di Gedung Sinarmas Land Flaza 2 Tower 7 Floor, jl.MH Thamrin No.51 Jakarta hingga saat ini tak kunjung ada penyelesaiannya.
Hal itu terkait sengketa kepemilikan tanah masyarakat seluas +.40 Ha milik Alpani dkk, (kuasa dari 40 orang masyarakat ) yang diduga telah diserobot oleh oknum
Pasalnya pihak menejemen PT.BIB (Riadi S Pinem) kepala Teknik Tambang, hanya janji-janji dan menjanjikan saja baik lisan maupun tertulis
Kuasa hukum pemilik tanah Adv.H.Dede Supardi, S.H dari Kantor Law Firm HADE SENO, S.E, S.H & Parners, yg berkantor pusat di Martapura Banjar Kalsel dan Cabang di Jalan Jepara Jatirasa Kota Bekasi, saat ditemui awak media di gedung Sinirmas Lang Plaza Jkt, kamis 15 Juni 2023, menjelaskan bahwa pihaknya jauh-jauh dari Jalimantan telah tiga kali mendatangi kantor PT.BIB pusat di Jakarta.
“Kami sangat kecewa karena tidak pernah bisa ketemu langsung dengan Riadi S Pinem (Kep Teknik Tambang BIB), dalam rangka menyampaikan Surat Somasi ke 1 dan ke 2,”ungkap H.Dede Supardi, S.H dari Kantor Law Firm Hadi Seno, S.E, S.H & Parners.
Dikatakan selama beberapa kali datang hanya bisa ketemu security dan staf Humas di lantai 7 dengan alasan Riadi lagi tidak ada ditempat.
Menurut H.Dede bahwa sengketa lahan antara pihak PT BIB dengan masyarakat pemilik tanah terjadi sejak tahun 2019 lalu, hingga akhir Maret 2023, telah melakukan mediasi dan selalu koordinasi dan mediasi baik langsung maupun secara tertulis dengan Pak Riadi S Pinem (Kep Teknik Tambang) dan hasilnya selalu janji dan menjanjikan mau diselesaikan.
Pucak mediasi terakhir pada 21 Maret 2023, telah dilakukan pengukuran ulang (Ploting) oleh BPN Tanah bumbu yg dihadiri oleh pihak pemilik tanah dan Perwakilan PT BIB sesuai peta bidang masing-masint sertifikat secara global 40 Hektar.
“Tapi sampai saat ini hasilnya belum ada kepastian untuk penyelesaiannya. Akhirnya kami melayangkan surat somasi ke 1 pada 5 April 2023 dan kedua pada 14 April 2023, yang sudah disampaikan langsung ke kantor PT. BIB pusat dijakarta dengan tembusannya ke kantor BIB wilayah Angsana Kalsel,”tandasnya.
Dari somasi yang dilayangkab baru mendapatkan balasan dari PT BIB pada tgl 19 April 2023 yang tanda tangani langsung oleh kepala teknik tambang Riadi S Pinem.
Isinya antara lain menjelaskan agar melampirkan bukti sertifikat dan data lokasi atau titik koordinat dari masing2 pemilik obyek sertifikat.
Atas permintaan pihak PT BIB jelasnya telah dipenuhi dengan mengirim sebagian bukti copy hak sertifikat dan bukti hasil pengukuran (Ploting) dan titik koordinatnya pada akhir bulan April 2023, melalui Yudha di kantor PT BIB Wilayah Kalsel.
elaku kuasa hukum para pemilik tanah, H Dede dengan tim H.Idit Aditya, S.Sos, MA, dan Alpani menjelaskan bahwa mengingat tanah milik klien mereka telah diserobot dan didozer untuk usaha tambang batu bara oleh PT BIB sejak tahun 2019 tanpa ijin pemilik tanah.
Upaya mediasi baik langgsung maupun secar tertulis sudah dilakukan serta upaya memberikan peringatan malalui somasi juga sudah dilakukan maka langkah selanjutnya akan melakukan upaya terakhir untuk niat baik melakukan mediasi dengan berupaya meminta bantuan fasilitas dan difasilitasi oleh wakil rakyat di DPRD Prov Kalsel melalui Komisi 1.
“Kami sudah bersurat pada 2 Juni 2023 yang tembusannya sudah kami kirim kesemua pihak terkait termasuk ke pihak PT Borneo Indo Bara Jakarta,”papar H Dede.
Adapun Ultimatum dari masyarakat pemilik tanah dan kami selaku kuasa hukumnya yaitu :
Apabila sampai minggu depan tepatnya akhir Juni 2023, pihak PT.Bornio Indo Bara dan komisi 1 DPRD Prov Kalsel tdk ada niat baik untuk segera menyelesaikan permasalahan ini.
“Maka jangan salahkan masyarakat pemilik tanah , jika mereka nanti melakukan class action penutupan jalan holing untuk pengangkutan truk batubara menuju kantor BIB,”tegasnya.
“Selaku kuasa hukum yang juga sebagai penegak hukum, akan melakukan tuntutan dan gugatan secara hukum baik pidana maupun perdata demi kepentingan hukum para pemberi kuasa hingga sampai masalah dan perkara ini ada penyelesaian dan kepastian hukum yang pasti,”pungkas H.Dede. (Red)










Komentar