InDepthNews. Id (Natuna)-Proyek pembangunan jalan serta drainase di kawasan perumahan di daerah Puak, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kini menuai sorotan publik usai penetapan pemenang tender. Jumat 19/09/2025.
Berdasarkan pengumuman resmi dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), kontrak senilai Rp2,58 miliar dimenangkan oleh CV Tirta Kencana, melalui penawaran Rp2.584.281.324,75. Nilai ini sedikit lebih rendah dibanding pagu anggaran Rp2.620.997.557,00 dan HPS Rp2.620.996.947,00.
Namun, proyek yang dibiayai dari APBD Kabupaten Natuna tersebut diduga tidak sepenuhnya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Sejumlah pihak bahkan menilai terdapat perbedaan signifikan antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan.
Isu utama yang menjadi pusat perhatian publik adalah kualitas material batu U-Ditch untuk saluran drainase. Seorang sumber menilai pemasangan U-Ditch perlu diawasi ketat, mengingat dugaan pencetakan beton yang tidak sesuai standar.
“Saya masih bertanya, di mana CV Tirta Kencana mencetak batu U-Ditch? Apakah di percetakan yang memahami takaran beton sesuai standar, atau dicetak sendiri asal-asalan? Kalau tidak sesuai SNI, daya tahannya jelas diragukan,” ungkap salah satu narasumber yang enggan disebutkan namanya.
Ia menegaskan, bila terbukti U-Ditch tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), kontraktor bisa terancam sanksi berat sesuai peraturan perundang-undangan.
Dasar Hukum
1. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Pasal 59 ayat (1): penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4).
Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif: peringatan tertulis, denda, penghentian sementara, hingga pencabutan izin usaha.
2. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Pasal 8: pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar.
Ancaman pidana: penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal Rp. 2 miliar.
3. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (digantikan UU 2/2017, namun masih relevan dalam konteks sanksi).
Mengatur wanprestasi, kelalaian kontraktor, hingga pidana bila menimbulkan kerugian besar atau korban.
4. PP No. 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Menegaskan kewajiban penggunaan material sesuai standar teknis dan SNI.
Hingga berita ini diterbitkan, Direktur CV Tirta Kencana yang dikonfirmasi oleh media ini melalui pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan.
(Ilham)










Komentar