InDepthNews.id (Tulang Bawang) – Dugaan kejanggalan dalam distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, mulai mencuat ke permukaan. Sejumlah petani mengaku membeli pupuk dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), sementara sebagian lainnya menemukan perbedaan antara data penyaluran dan jumlah pupuk yang mereka terima.
Temuan tersebut mendorong munculnya tuntutan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap distribusi pupuk melalui kios penyalur Usaha Makmur.
Keluhan para petani muncul setelah dilakukan pencocokan antara dokumen penyaluran pupuk bersubsidi dengan kondisi yang mereka alami saat melakukan penebusan. Hasilnya menunjukkan adanya perbedaan terkait harga jual maupun jumlah pupuk yang tercatat telah disalurkan.
Sejumlah petani mengaku membeli pupuk bersubsidi seharga Rp230 ribu per 100 kilogram. Padahal berdasarkan HET yang berlaku, harga pupuk untuk jumlah yang sama berada di kisaran Rp182 ribu. Dengan demikian terdapat selisih sekitar Rp48 ribu untuk setiap 100 kilogram pupuk yang ditebus.
Menurut petani, selisih tersebut cukup membebani karena pupuk merupakan salah satu komponen utama biaya produksi pertanian.
“Kalau memang pupuk ini disubsidi pemerintah untuk membantu petani, seharusnya kami membayar sesuai harga yang sudah ditetapkan,” ujar salah seorang petani.
Dokumen rekapitulasi penyaluran pupuk bersubsidi yang diperoleh media menunjukkan bahwa pada Mei 2026 terdapat 51 petani yang melakukan penebusan.
Dalam periode tersebut tercatat penyaluran 6.200 kilogram pupuk Urea dan 28.400 kilogram pupuk NPK, sehingga total pupuk yang tersalurkan mencapai 34.600 kilogram.
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 346 paket pupuk ukuran 100 kilogram. Apabila seluruh pupuk ditebus dengan harga yang disebutkan para petani, maka tambahan biaya yang dibayarkan diperkirakan mencapai Rp16.608.000 hanya dalam satu bulan.
Berdasarkan keterangan sejumlah penerima, harga Rp230 ribu per 100 kilogram bukan merupakan kondisi yang baru terjadi. Mereka menyebut harga tersebut telah diberlakukan sejak sekitar Oktober 2025.
Apabila informasi tersebut terbukti benar, maka nilai tambahan biaya yang ditanggung petani berpotensi jauh lebih besar karena perhitungan saat ini baru didasarkan pada data penyaluran bulan Mei 2026 yang berhasil dihimpun media.
Selain persoalan harga, media juga menemukan dugaan ketidaksesuaian antara data administrasi dan jumlah pupuk yang diterima oleh sebagian petani.
Dalam dokumen penyaluran bulan Mei 2026 tercatat kuota Urea atas nama Angga Disworo sebanyak 400 kilogram, Wahyudi 150 kilogram, Agustinus Sukani 250 kilogram, Ahmat Buntoro 100 kilogram, Ahmad Efendi 300 kilogram, Sunarto 350 kilogram, dan Jumadi 300 kilogram.
Namun hasil konfirmasi menunjukkan adanya perbedaan pada sebagian data tersebut. Sunarto menyatakan hanya menerima 150 kilogram dari 350 kilogram yang tercatat dalam dokumen penyaluran. Ia mengaku tidak pernah menerima sisa 200 kilogram lainnya.
Sementara itu, Jumadi mengaku hanya menerima 50 kilogram Urea dari total 300 kilogram yang tercantum dalam administrasi. Menurut keterangannya, sebanyak 250 kilogram tidak pernah diterimanya.
Jumadi juga menyampaikan bahwa pupuk NPK yang diterimanya tidak sesuai dengan jumlah yang tercatat. Dari total 700 kilogram NPK dalam data penyaluran, ia mengaku baru menerima 350 kilogram.
Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara data administrasi dan realisasi penyaluran di lapangan. Karena itu, para petani meminta dilakukan verifikasi menyeluruh terhadap seluruh dokumen distribusi pupuk bersubsidi.
Petani berharap pemeriksaan mencakup data penerima, bukti serah terima, stok barang, dokumen administrasi, serta kesesuaian antara pupuk yang tercatat tersalurkan dan yang benar-benar diterima oleh penerima yang berhak.
Selain itu, sejumlah petani juga menyoroti praktik dokumentasi foto saat pengambilan pupuk. Mereka mengaku beberapa kali diminta berfoto bersama pupuk yang diterima sebagai bagian dari proses administrasi.
Setelah muncul dugaan ketidaksesuaian data penyaluran, sebagian petani meminta penjelasan mengenai tujuan penggunaan dokumentasi tersebut dan kaitannya dengan mekanisme distribusi pupuk bersubsidi.
“Kami sering diminta foto bersama pupuk. Awalnya kami menganggap itu hanya untuk keperluan administrasi. Sekarang kami berharap ada penjelasan yang lebih jelas mengenai penggunaannya,” kata seorang petani.
Distribusi pupuk bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pupuk bersubsidi hanya dapat disalurkan kepada petani yang memenuhi persyaratan dan wajib dijual sesuai HET yang telah ditetapkan pemerintah.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan penjualan di atas HET, ketidaksesuaian data penyaluran, atau pupuk yang tercatat telah diserahkan tetapi tidak diterima oleh penerima yang berhak, maka temuan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Petani juga meminta agar kelebihan pembayaran yang telah mereka keluarkan dikembalikan apabila hasil verifikasi membuktikan adanya penjualan pupuk bersubsidi melebihi harga yang ditetapkan pemerintah.
Atas berbagai temuan tersebut, para petani mendesak Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Pertanian, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), distributor pupuk bersubsidi, serta aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap distribusi pupuk melalui kios penyalur Usaha Makmur.
Pemeriksaan yang diminta meliputi data penebusan, bukti serah terima, dokumen administrasi, kesesuaian stok masuk dan stok keluar, validitas penerima yang tercatat dalam sistem, serta riwayat distribusi sejak Oktober 2025.
Petani berharap hasil audit diumumkan secara terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai tata kelola pupuk bersubsidi dan memastikan program bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kios penyalur Usaha Makmur maupun instansi terkait masih dalam proses konfirmasi guna memberikan ruang hak jawab sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen rekapitulasi penyaluran pupuk bersubsidi yang diperoleh media serta hasil konfirmasi kepada sejumlah petani yang namanya tercantum dalam data penerima. (Ndo)










Komentar