InDepthNews.id, (Lampung Selatan) – Konflik agraria kembali mencuat di Lampung Selatan. Kali ini, seorang warga Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, bernama Parman mengaku kehilangan lahan seluas 4 hektare yang diduga kuat telah dikuasai secara sepihak oleh sebuah perusahaan besar yang beroperasi di wilayah tersebut.
Tidak ingin menyerah begitu saja, Parman menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pandawa 12 untuk menempuh jalur hukum. Ketua LBH Pandawa 12, Burhanuddin, S.H.I., M.Pd, menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan hukum penuh dalam kasus ini.
“Parman bukan sekadar mengklaim, tapi memiliki surat keterangan hak milik yang berupa surat segel SKT. Bukti itu menjelaskan bahwa tanah tersebut merupakan hasil garapan orang tuanya sejak tahun 1962, dan telah diwariskan kepada tiga bersaudara, salah satunya adalah Parman,” ujar Burhanuddin.
Dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa lahan yang dimaksud berada di Dusun Sukomulyo, Desa Sukanegara, yang berbatasan langsung dengan lahan milik warga dan PTPN X. Tanah itu tercatat sebagai tanah pertanian yang digunakan untuk menanam padi dan komoditas lainnya, dan telah dikuasai secara turun-temurun oleh keluarga Parman.

LBH Pandawa 12 mengaku telah mengumpulkan dokumen pendukung dan keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui sejarah kepemilikan tanah tersebut. Selain itu, mereka juga telah melakukan pemasangan plang sebagai bentuk penegasan klaim kepemilikan.
“Kami akan segera mendirikan posko advokasi, dan menyiapkan langkah hukum termasuk pelaporan resmi ke Polda Lampung atas dugaan penyerobotan ini,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, kasus ini mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak warga kecil yang kerap tersisih saat berhadapan dengan kekuatan modal. LBH Pandawa 12 berkomitmen mengawal kasus ini hingga hak warga benar-benar dikembalikan.
“Kami tidak akan tinggal diam. Ini soal keadilan, soal keberpihakan terhadap rakyat kecil yang selama ini berjuang mempertahankan haknya sendiri,” tegasnya. (Ar.mcl)










Komentar