InDepthNews.id (Bintan) – Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Bintan dan Kejaksaan Negeri Bintan dalam penanganan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) resmi diperkuat. Kedua pihak menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Ruang Rapat II Bandar Seri Bentan, Senin (13/4/2026).
PKS ini menjadi dasar hukum bagi Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Bintan untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lain kepada Pemkab Bintan, baik litigasi maupun non-litigasi.
Bupati Bintan Roby Kurniawan menyampaikan, sinergi dengan Kejari Bintan selama ini telah berjalan baik. Berbagai pendampingan hukum dari JPN sangat membantu pelaksanaan program strategis daerah.
“Melalui kerja sama ini, Pemkab Bintan mendapat dukungan penuh dalam menghadapi persoalan hukum. Kami berharap kehadiran JPN sebagai mitra strategis dapat mengantisipasi dan meminimalisir potensi masalah hukum, sehingga setiap kebijakan tetap sesuai koridor,” ujar Roby.
Kepala Kejaksaan Negeri Bintan Rusmin menegaskan, dinamika pemerintahan kini makin kompleks. Mulai dari regulasi, pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, hingga aset daerah.
“Kejaksaan melalui JPN hadir untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip _good governance_,” ucapnya.
Capaian 2025: 30 Pendampingan, Pulihkan Rp5,33 Miliar
Sepanjang 2025, Kejari Bintan mencatat 30 kegiatan pendampingan dan bantuan hukum non-litigasi ke sejumlah OPD. Dari pendampingan itu, berhasil dilakukan pemulihan keuangan negara sebesar Rp5,33 miliar dan penyelamatan keuangan negara mencapai Rp109,97 miliar.
“PKS ini diharapkan memperkuat mitigasi risiko hukum sejak tahap perencanaan kegiatan di OPD, terutama pada sektor rawan seperti pengadaan dan pengelolaan aset daerah,” pungkas Rusmin.
(Vins)










Komentar