InDepthNews.id (Lampung Selatan) – Pengelolaan parkir Pasar Inpres Kalianda yang menuai polemik kembali mendapat sorotan. Pengamat kebijakan publik, Yahuddin Haykar, Panglima Tapak Balang, menilai Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung Selatan telah gagal menjalankan fungsi pelayanan secara profesional dan terbuka.
Yahuddin menyesalkan langkah Dishub yang menyerahkan penyelesaian kisruh kepada “rembug adat”, yang menurutnya bukan solusi substantif.
“Jangan membenturkan urusan publik dengan kearifan lokal. Itu hanya cara untuk menutupi kegagalan birokrasi,” tegasnya.

Ia mengkritik Dishub karena tidak transparan dalam proses pengalihan pengelola parkir, termasuk tidak adanya sosialisasi, dasar hukum yang jelas, maupun mekanisme pertanggungjawaban keuangan. Hal ini, menurutnya, berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.
Yahuddin menyebut praktik semacam ini sebagai cermin buruknya tata kelola pemerintahan daerah.
“Cara-cara seperti ini memperlihatkan masih hidupnya pola lama dalam birokrasi, tertutup, semaunya, dan tanpa orientasi pelayanan. Kalau semua masalah publik dilempar ke ranah adat, ini berbahaya. Adat bisa rusak, pemerintah juga kehilangan wibawa,” ujar Panglima Adat Skala Brak Lampung ini.
Yahuddin mendesak Dishub, agar pengalihan pengelolaan parkir dibatalkan dan dievaluasi secara menyeluruh. Ia juga menilai Bupati perlu turun langsung agar masalah ini tidak menjadi preseden buruk dalam pelayanan publik.
Hingga berita ini diturunkan, Dishub Lampung Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait polemik ini. (Ar.mcl)










Komentar