InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Kasus dugaan korupsi pertanahan di Kota Tanjungpinang menyeruak ke permukaan. Oknum pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas PUPR, dan seorang pengusaha bernama Haldy Chan diduga terlibat dalam penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) di atas fasilitas umum (fasum).
Rabu (25/6) pagi, tim Unit III Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri melakukan pengecekan langsung ke lokasi bangunan yang terletak di Jalan WR Supratman, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur.
Fakta mengejutkan terungkap saat Haldy Chan dimintai keterangan di lapangan. Di hadapan penyidik, ia mengakui telah membangun ruko sejak 2013 tanpa izin resmi. IMB baru diajukan delapan tahun kemudian.
“Saya bangun dulu, baru urus IMB tahun 2021. Tapi bangunan memang sudah berdiri duluan,” ujar Haldy di lokasi.
Pernyataan itu mengejutkan sejumlah pejabat Pemko Tanjungpinang yang hadir, termasuk dari Dinas PUPR, DPMPTSP, dan DLHK. Seorang pejabat mengakui bahwa IMB memang diterbitkan berdasarkan kondisi bangunan yang sudah terbangun di atas lorong jalan—area yang seharusnya menjadi fasum.
“IMB kami keluarkan berdasarkan bangunan yang sudah ada,” ungkapnya.
Ketidakwajaran dalam proses perizinan ini menjadi sorotan serius. Penyidik Polda Kepri terus melakukan pengumpulan bukti dan keterangan di lokasi. Informasi yang diperoleh menyebutkan tim akan berada di Tanjungpinang selama dua hari.
Hingga berita ini ditayangkan, media masih berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait termasuk pejabat teknis di PUPR dan BPN.










Komentar