“Mobil Dinas Rp1,9 Miliar Dibeli, Rakyat Karimun Ditinggal?”

InDepthNews.id (Karimun) – Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Karimun justru mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,9 miliar untuk pengadaan mobil dinas baru. Kebijakan ini memantik kritik dan mempertanyakan arah prioritas pembangunan daerah.

Andi Muhammad Riski Maulana, mahasiswa asal Kundur, menilai keputusan tersebut bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan cerminan dari lemahnya sensitivitas pemerintah terhadap kondisi sosial masyarakat.

“Ini bukan sekadar soal mobil dinas, tapi soal kepekaan. Ketika rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup, keputusan ini terasa seperti mengabaikan realitas yang ada,” ujarnya.

Menurut Riski, alasan klasik seperti peningkatan kinerja tidak cukup untuk membenarkan pengadaan fasilitas dengan nilai besar, apalagi jika tidak disertai penjelasan yang transparan.

“Pertanyaannya sederhana: apakah kendaraan sebelumnya sudah tidak layak? Kalau belum, maka ini berpotensi menjadi pemborosan anggaran yang dilegalkan,” katanya.

Ia juga menyoroti adanya kesenjangan yang kian terasa antara pemerintah dan masyarakat. Di saat warga dituntut berhemat menghadapi kondisi ekonomi, kebijakan tersebut justru menunjukkan arah sebaliknya dari kalangan elite birokrasi.

“Di satu sisi rakyat diminta berhemat, di sisi lain pejabat justru meningkatkan fasilitasnya. Ini menciptakan jarak yang semakin lebar,” ucapnya.

Lebih jauh, Riski menegaskan bahwa legitimasi pemerintah tidak hanya bersumber dari jabatan formal, melainkan dari kepercayaan publik yang dibangun melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat.

“Kepercayaan publik itu dibangun dari keputusan yang adil dan berpihak. Kalau orientasinya lebih ke kenyamanan kekuasaan, kepercayaan itu bisa hilang,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah seharusnya memprioritaskan sektor yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Karimun terkait urgensi pengadaan mobil dinas tersebut, termasuk kondisi kendaraan sebelumnya. (Okta)

Komentar