InDepthNews.id (Karimun) – Dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (26/05), DPRD Kabupaten Karimun melalui Panitia Khusus menyampaikan ketidakpuasannya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2024. Laporan tersebut dianggap tidak memadai karena hanya berisi sekitar 200 halaman, jauh berkurang dari biasanya yang mencapai 1000 halaman.
Jhoko prasetiya seorang mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, turut mengkritik kinerja para pejabat. Ia menilai pernyataan pernyataan yang dikeluarkan hanya bersifat sensasional tanpa solusi nyata.
“Warga Karimun sedang menghadapi banyak persoalan, tapi pejabat justru sibuk melontarkan pernyataan yang tidak substansial. Kartu merah itu simbolik saja, apakah bisa menyelesaikan penderitaan masyarakat?” ujar Jhoko prasetiya Selasa (27/05).
Meski begitu, Saya masih meragukan efektivitas langkah tersebut. Ia menilai keputusan itu hanya bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar masalah.
“Itu hanya solusi jangka pendek. Bagaimana dengan permasalahan yang lain bukan hanya kesehatan tapi lihat apa yang terjadi? Kalau sistemnya masih sama, maka masyarakat akan kembali menjadi korban,” Kata Jhoko prasetiya .
Menurutnya, pejabat di Kabupaten Karimun terlihat kebingungan dalam mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Saling tuding dan upaya mencari simpati publik lebih dominan ketimbang membangun solusi yang berkelanjutan.
“Keputusan yang diambil terlalu tergesa gesa dan hanya bertujuan meredam kekecewaan publik. Padahal, tanpa pemahaman mendalam terhadap akar masalah, kebijakan hanya akan jadi formalitas,” tambahnya.
Jhoko prasetiya menegaskan bahwa semestinya DPRD dan eksekutif duduk bersama, berdiskusi secara mendalam untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
“Bukan malah saling serang dan berlomba mengeluarkan pernyataan. Rapat itu seharusnya jadi ruang merumuskan strategi, bukan ajang saling menyalahkan,” tutupnya.
Ia pun mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang tidak dirancang dengan matang hanya akan menambah beban keuangan daerah dan memperparah masalah yang ada. Penyelesaian cepat dan tepat harus menjadi prioritas agar masyarakat tidak terus menjadi korban dari kelalaian kebijakan. (Okta)










Komentar