LSM Pro Rakyat Ultimatum Kejati Lampung, Dugaan Korupsi Chromebook Harus Diusut Tuntas

InDepthNews.id (Bandar Lampung) – Lembaga Swadaya Masyarakat Pro Rakyat melayangkan ultimatum kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung terkait dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Tengah. Pasalnya, laporan yang sudah dilayangkan sejak 15 Juli 2025 lalu dan bahkan telah dilimpahkan ke Kejari setempat, hingga kini tak kunjung jelas penanganannya.

 

Ketua Umum LSM Pro Rakyat, Aqrobin A.M, menilai lambannya proses hukum ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Menurutnya, kasus yang menyangkut anggaran pendidikan tidak boleh dibiarkan berjalan dengan “mode senyap”. “Masyarakat berhak tahu siapa saja yang sudah dipanggil, sejauh mana penyelidikan berlangsung, dan apa hasilnya. Jangan sampai kasus ini masuk angin,” tegasnya di depan Kantor Gubernur Lampung, Selasa (23/9/2025).

 

Aqrobin menyebut pengadaan Chromebook di dua kabupaten penuh kejanggalan, mulai dari dugaan mark-up harga hingga kualitas barang yang diragukan. Hal itu, menurutnya, merupakan indikasi nyata praktik korupsi. “Kejati Lampung jangan mandul, karena ini menyangkut masa depan pendidikan anak bangsa,” tandasnya.

 

Sekretaris Umum LSM Pro Rakyat, Johan Alamsyah, menambahkan pihaknya siap mengawal kasus ini sampai tuntas. Bahkan, bila Kejati Lampung dinilai tidak serius, pihaknya akan melaporkan langsung ke Kejaksaan Agung RI dan Komisi Kejaksaan. “Kami tegaskan, jangan ada pihak yang dilindungi. Sesuai peringatan Jaksa Agung, jaksa jangan bloon dalam menegakkan hukum,” ujarnya.

 

Lebih lanjut Johan menambahkan, dugaan korupsi tersebut bukan hanya melanggar UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, tetapi juga bertentangan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih jauh, korupsi pada sektor pendidikan jelas melanggar amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dok.F/ gambar ketua LSM prorakyat mendatangi kajati Lampung.

Sebagai pengingat, LSM Pro Rakyat mengingatkan kembali pernyataan keras Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin yang pernah menegur jajarannya agar tidak “bloon” dalam menegakkan hukum. Ia bahkan membuka hotline pengaduan masyarakat untuk melaporkan jaksa nakal, sekaligus menjamin perlindungan identitas pelapor.

 

“Pernyataan Jaksa Agung harus menjadi cambuk bagi Kejati Lampung. Korupsi di dunia pendidikan adalah pengkhianatan terhadap masa depan anak bangsa. Jika Kejati Lampung tidak bergerak cepat, kami siap membawa kasus ini ke Kejaksaan Agung,” pungkas Aqrobin. (Ar.mcl)

Komentar