InDepthNews.id (Lingga) – Aliansi Masyarakat Lingga menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Lingga menuntut PLN Sub ULP Daik Lingga untuk menjelaskan faktor apa yang menyebabkan listrik mati dan nyala tidak menentu.
Aksi itu sengaja mereka gelar karena di DPRD Lingga saat itu sedang ada pertemuan antara Pemkab Lingga, PLN dan DPRD Lingga terkait persoalan listrik yang saat ini sudah menjadi isu yang hangat di tengah masyarakat.
Rombongan aksi yang kurang lebih berjumlah 15 orang itu di jaga ketat oleh pihak keamanan dari Kepolisian, Satpol PP dan anggota Koramil Daik.
Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Lingga Yusri Mandala dalam orasinya meminta penjelasan terhadap kondisi listrik yang nyala mati tak menentu sehingga membuat kerusakan terhadap alat elektronik milik masyarakat.
“Kami minta legislatif, eksekutif dan Kepala PLN Sub Rayon Daik menjemput kami di disini. Pihak PLN harus memberi alasan, apa yang telah terjadi dengan PLN kita, hingga masyarakat sebagai pelanggan kecewa berat,” pekiknya dengan menggunakan toa. Senin (04/10)
Dia juga mengatakan kalau Kabupaten Lingga sudah berjalan belasan tahun, namun persoalan listrik tidak pernah selesai, bahkan telah banyak membuat kerugian terhadap masyarakat.
“Kami ingin legislatif, eksekutif dan PLN menjemput kami di sini, jika tidak ada yang menjemput untuk duduk hearing bersama kami tidak akan beranjak dari tempat ini,” sebutnya dalam orasi.
Dalam aksi itu mereka juga menyentil DPRD Lingga untuk tidak hanya melihat dan mendengar, namun juga harus peka terhadap persoalan yang terjadi sekarang ini, karena yang menjadi korban adalah rakyatnya sendiri.
“Kami ingin masing-masing ataupun perwakilan baik legislatif, eksekutif dan PLN harus hadir, sebab kami masyarakat minta keadilan,” ucapnya.
Ketua DPRD Lingga, Ahmad Nashiruddin, Wakil Bupati Lingga dan Kepala PLN yang hadir menemui para pendemo meminta 10 orang perwakilan untuk ikut hearing.
Namun Sebelum hearing, pihak Kepolisian dengan tegas meminta korlap beserta anggota untuk menjaga Kamtibmas, tidak berbuat anarkis sebab akan ada sanksi hukum jika hal itu terjadi.
“Kita minta Korlap menjaga aksi damai, jika melanggar akan ada sanksi hukum, jangan karena hawa nafsu akan membuat penyesalan pada diri sendiri. Jadi ikuti hearing dengan menjaga Kamtibmas,” pesannya.
Sementara itu, berdasarkan keterangan resminya yang dikutip media ini Wakil Bupati Lingga, Neko Wesha Pawelloy yang mengikuti Rapat dengar pendapat (RDP) dengan PLN Cabang Dabosingkep, di Kantor DPRD Lingga, terkait keluhan warga terhadap PLN yang beberapa hari ini selalu melakukan pemadaman dalam sehari berkali-kali mengatakan bahwa
“Kondisi ini sebelumnye sudah pernah kite sampaikan juge, kepade anggota DPR RI khususnya Komisi VII DPR RI yang waktu itu datang berkunjung ke Kabupaten Lingga untuk melakukan sidak di beberape perusahaan pertambangan di Lingga,” ujar Neko dalam keterangan dilaman Facebooknya, Senin (04/10)
Tentu sebagai pemerintah, lanjut dia, kita tidak tinggal diam, apalagi PLN aliran listrik saat ini menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat, yang jika tidak konsisten maka pembangunan di Lingga juga akan tersendat, dan ekonomi masyarakat serta kehidupan sosial masyarakat otomatis akan terganggu.
“Dengan RDP ini, kami tentu berharap ade jalan tengah, untuk dapat menyelesaikan persoalan PLN di Kabupaten Lingga ini,” pungkasnya
(Abu)
Comment