LHP BPK RI Ungkap Dugaan Kerugian Negara di Dua Dinas Lamsel, LSM PRO RAKYAT Desak Jaksa Bertindak

InDepthNews.id, (Bandar Lampung) – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 kini mulai mendapat sorotan publik.

 

Temuan dugaan kerugian negara pada Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian Lampung Selatan menjadi dasar laporan pengaduan yang dilayangkan LSM PRO RAKYAT ke Kejaksaan Tinggi Lampung. Laporan itu juga telah diteruskan ke Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Kamis (16/10/2025).

 

Berdasarkan dokumen resmi LHP BPK RI tanggal 23 Mei 2025, batas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan telah berakhir pada 25 Agustus 2025. Artinya, jika belum ada penyelesaian, maka instansi wajib menerbitkan Surat Keputusan Penggantian Kerugian Negara (SK PKN) yang kemudian diserahkan ke kejaksaan untuk penagihan.

 

Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin A.M, menegaskan pihaknya mendorong aparat penegak hukum agar menindaklanjuti hasil temuan tersebut sesuai ketentuan hukum.

“Kejari Lampung Selatan jangan cuma menunggu arahan. Kalau datanya sudah ada dari BPK, ya tindaklanjuti saja,” ujarnya di depan Kantor Kejati Lampung, Kamis (16/10/2025).

 

Ia menambahkan, kritik keras ini merupakan bentuk dorongan agar aparat lebih sigap dalam menegakkan hukum.

 

Pernyataan tersebut sejalan dengan sikap Jaksa Agung RI, Dr. S.T. Burhanuddin, yang sebelumnya menegaskan pentingnya keberanian jaksa dalam mengungkap kasus korupsi.

“Kalau di daerah jaksa tidak bisa ungkap kasus korupsi, berarti ada masalah dengan kinerjanya,” kata Jaksa Agung dalam wawancara salah satu media nasional.

 

Sementara itu, Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT, Johan Alamsyah, S.E, menilai Kejaksaan Negeri Lampung Selatan bisa mencontoh langkah cepat Kejari Pringsewu yang berhasil mengungkap dugaan korupsi kegiatan bimtek tahun 2024.

“Mereka berani dan tegas. Laporan masyarakat langsung ditindak, kerugian negara dikembalikan, dan tersangka tetap diproses,” jelasnya.

 

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan dua dinas terkait belum memberikan tanggapan resmi atas laporan masyarakat dan temuan BPK tersebut.

LSM PRO RAKYAT berharap Kejaksaan segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.(Red)

Komentar