InDepthNews.id (Bintan) – Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang terus mendorong pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan dengan menginisiasi pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) mandiri di lingkungan lapas.
Langkah tersebut dibahas dalam kunjungan kerja dan koordinasi teknis antara pihak Lapas Narkotika Tanjungpinang dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Selasa (14/4/2026) sore, di Kantor Dinas Pendidikan Bintan.
Kepala Lapas Narkotika Tanjungpinang, Fauzi Harahap, bersama jajaran pejabat struktural melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Nafriyon, S.STP, guna membahas percepatan realisasi program tersebut.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak menyoroti pentingnya pembentukan PKBM sebagai wadah resmi penyelenggaraan pendidikan nonformal yang terakreditasi di dalam lapas. Program ini ditujukan agar warga binaan dapat memperoleh ijazah resmi melalui program Paket A, B, dan C.
“Keberadaan PKBM di dalam lapas sangat penting untuk memastikan warga binaan mendapatkan pengakuan pendidikan secara formal, sehingga tidak mengalami hambatan administratif saat kembali ke masyarakat,” ujar Fauzi dalam pertemuan tersebut.
Selain itu, pembahasan juga mencakup berbagai persyaratan teknis pendirian PKBM, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana belajar, ketersediaan tenaga pendidik atau pamong belajar, hingga integrasi data warga binaan ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Nafriyon, menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk memberikan pendampingan administratif, termasuk dalam proses pengajuan izin operasional PKBM.
Ia juga menegaskan bahwa pihak dinas akan memberikan supervisi kurikulum secara berkala guna memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga.
Kerja sama ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembelajaran berkelanjutan di dalam lapas, tidak hanya dalam aspek literasi dasar, tetapi juga peningkatan keterampilan hidup (life skills) yang memiliki nilai sertifikasi.
Dari hasil koordinasi tersebut, kedua pihak sepakat untuk segera menindaklanjuti proses administratif pembentukan PKBM, termasuk pemenuhan seluruh persyaratan legalitas yang dibutuhkan.
Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemasyarakatan dalam memenuhi hak pendidikan warga binaan, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Leni)










Komentar