Kritik Media Dipersoalkan, IPJI Ingatkan: Pejabat Publik Tak Boleh Hanya Siap Dipuji

InDepthNews.id (Batam) – Perbincangan mengenai hubungan pemerintah dengan media kembali mengemuka di Kota Batam. Sorotan muncul setelah pernyataan Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, dalam sebuah forum bersama insan pers disebut-sebut menyinggung pemberitaan yang dinilai negatif terhadap pemerintah.

Dalam forum tersebut, Li Claudia Chandra dikabarkan meminta sejumlah media yang memiliki kerja sama dengan Pemerintah Kota Batam maupun BP Batam untuk mempertimbangkan penghentian kerja sama apabila pemberitaan yang disajikan terus dinilai merugikan pemerintah.

Pernyataan tersebut kemudian mendapat perhatian dari Ketua DPW Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kepulauan Riau, Ismail Ratusimbangan.

Ismail menilai kerja sama antara pemerintah dan media tidak seharusnya menjadi alasan bagi media untuk kehilangan fungsi kontrol sosial. Menurutnya, media tetap memiliki tanggung jawab utama kepada publik.

“Kalau ada pemberitaan yang dianggap keliru, jawab dengan data dan konfirmasi. Jangan justru membungkam atau mengancam memutus kerja sama. Pemerintah memiliki ruang untuk memberikan hak jawab dan penjelasan,” ujar Ismail saat ditemui awak media di kawasan Nagoya, Batam, Kamis (27/8/2026).

Ia menegaskan, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari dinamika demokrasi selama pemberitaan disusun berdasarkan fakta dan mengikuti prinsip jurnalistik.

Menurut Ismail, apabila pemerintah merasa keberatan terhadap sebuah pemberitaan, langkah yang lebih tepat adalah memberikan klarifikasi, menyampaikan data pembanding, atau menggunakan mekanisme hak jawab.

“Jangan berpikir karena media bekerja sama dengan pemerintah, lalu media harus tunduk menjadi corong untuk memberitakan pencitraan baik pemerintah. Media tetap memiliki fungsi kontrol sosial dan kepentingan utamanya adalah publik,” tegasnya.

Ismail juga mengingatkan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk terbuka terhadap kritik. Kritik, kata dia, tidak selalu harus dipandang sebagai serangan, tetapi dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan dan pelayanan pemerintahan.

“Kritik adalah vitamin bagi pemerintahan yang sehat, bukan racun yang harus dibungkam. Jangan jadi pejabat publik jika mentalnya hanya siap dipuji, tapi alergi dikritik,” ujarnya.

Meski demikian, Ismail juga menekankan pentingnya media menjaga profesionalitas. Kritik harus tetap berbasis fakta, berimbang, memberikan ruang konfirmasi, serta tidak mengabaikan kode etik jurnalistik.

Di sisi lain, pihak Li Claudia Chandra dan Pemerintah Kota Batam memiliki ruang untuk memberikan penjelasan mengenai konteks pernyataan yang disampaikan dalam forum tersebut. Klarifikasi dari pihak terkait dinilai penting agar persoalan tidak berkembang hanya berdasarkan informasi sepihak.

Polemik ini pada akhirnya bukan sekadar soal kritik dan pemberitaan, melainkan bagaimana pemerintah dan pers menjalankan perannya masing-masing. Pemerintah membutuhkan kritik sebagai bahan evaluasi, sementara media berkewajiban menjaga independensi dan menyampaikan informasi berdasarkan kepentingan publik.

Pers tetap menjalankan fungsi kontrol, pemerintah tetap memiliki hak menjawab. Di tengah keduanya, kepentingan masyarakat semestinya menjadi titik temu.

(Feri)

Komentar