KPK Atensi Dugaan Korupsi Hakim PN Tanjungpinang, Minta Forkorindo Lengkapi Berkas

InDepthNews.id (Bintan) – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menanggapi serius surat aduan yang dilayangkan oleh DPC LSM Forkorindo Kabupaten Bintan, terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh SHS, salah satu oknum Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1 Tanjungpinang.

Hal itu terbukti, ketika KPK RI kembali menyurati DPC LSM Forkorindo Kabupaten Bintan, agar segera melengkapi berkas-berkas aduan sebagai surat yang dilayangkan KPK RI Nomor: R/1576/PM.00.00/30-35/04/2025, bersifat segera dengan perihal tanggapan atas laporan masyarakat, yang ditandatangani oleh Plh Deputi Bidang Informasi dan Data, Juliawan Superani.

Atas anjuran KPK RI, LSM Forkorindo Bintan pun segera melengkapi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh KPK RI dalam waktu sesegera mungkin.

Persyaratan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketua DPC LSM Forkorindo Bintan, Vinsensius Solo yang akrab disapa Bung Vins saat menemui awak media InDepthNews di kantornya menuturkan bahwa, surat aduan dugaan tindak pidana korupsi yang kami layangkan kepada KPK RI dengan Nomor 024/Lap DPC LSM Forkorindo Bintan/II/2025 tertanggal 6 Februari 2025, telah mendapat balasan.

“Ya betul kami ada mendapat surat balasan dari KPK RI dengan Nomor: R/1576/PM.00.00/30-35/04/2025 pada tanggal 24 April 2025, dan kami akan segera melengkapi apa yang diarahkan oleh KPK RI,” tutur Vins saat di temui di ruang kerjanya, Jumat (25/04/2025).

Menanggapi surat tersebut, lanjut Vins, DPC LSM Forkorindo Bintan akan menindaklanjuti dan menyiapkan data-data tambahan untuk memenuhi persyaratan yang diminta, dan segera menyurati kembali KPK RI.

“Kita juga berkoordinasi dengan adik-adik mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tanjungpinang-Bintan untuk terus mengawal laporan ini hingga tuntas,” pungkas Vins.

Sebelumnya diketahui, dugaan korupsi pada Bank BPR Bestari Tanjungpinang juga turut menyeret nama salah satu hakim PN Tanjungpinang, SHS (inisial) yang memiliki rekening gendut pada Bank BPR Bestari sebesar Rp.4 Miliar.

Dana deposito sebesar Rp. 4 Miliar milik SHS inilah yang menjadi sorotan publik terkait sumber asal usul uang tersebut.

Untuk menjawab hal itu, DPC Forkorindo pun menyurati KPK RI untuk segera mengusut secara tuntas sumber asal usul dana tersebut.

(Red)

Komentar