Ikuti Saran KPK RI, LSM Forkorindo Bintan Resmi Surati Dirjen Pajak RI 

InDepthNews.id (Bintan) – DPC LSM Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Kabupaten Bintan secara resmi melaporkan dugaan penggelapan pajak yang diduga dilakukan oleh salah satu hakim Tanjungpinang SHS ke Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak pada Selasa (04/03/2025).

Hal itu dilakukan sebagaimana petunjuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, sewaktu DPC Forkorindo melaporkan dugaan korupsi Hakim SHS tersebut ke KPK RI.

“Pada Kamis tanggal 27 Februari 2025, KPK RI melalui Humas KPK RI Fauziah menelpon saya atas laporan yang telah saya ajukan ke KPK RI terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh salah satu hakim Tanjungpinang SHS, dalam perbincangan itu, Humas KPK mengaku sudah menerima laporan yang saya ajukan,” ujar Vinsensius kepada awak media ini, Selasa (04/03/2025).

Menurutnya, dalam pembicaraan melalui sambungan telepon itu, Humas KPK mengatakan kalau pihaknya telah menerima dan akan memproses laporan yang telah diajukan oleh DPC Forkorindo Kabupaten Bintan.

“Namun Humas KPK menyarankan saya selaku ketua DPC Forkorindo Bintan juga untuk menyurati Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, karena salah satu item yang kita laporkan terkait laporan pajak oknum hakim inisial SHS atas uang deposito senilai Rp.4 Miliar di bank BPR Bestari,” sebut pria yang akrab di sapa Bung Vins ini.

Dirinya pun berharap dengan sudah mengikuti anjuran dari Humas KPK, laporan dari DPC Forkorindo Bintan ke lembaga anti rasuah bisa segera mengusut secara tuntas kasus dugaan korupsi di BPR Bestari Tanjungpinang tanpa pandang bulu, sebagai bentuk dukungan pemberantasan korupsi di daerah khususnya Provinsi Kepri.

“Kita juga berharap laporan kita ke Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak dapat segera di tindaklanjuti dan mengetahui informasi yang saat ini masih terkesan abu-abu terkait asal muasal uang Rp. 4 Miliar milik sang hakim SHS tersebut,” harapnya.

Sebagaimana diketahui bahwa, pada 20 Juli 2022 oknum hakim di Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang bernama Siti Hajar Siregar diketahui mendepositokan uang senilai Rp 4.000.000.000 (Empat Miliar Rupiah) ke BPR Bestari Kota Tanjungpinang dengan 2 (dua) bilyet dengan nomor : BTR 00616 No Rekening : 00121021946, dan BTR 00617 No Rekening : 00121021937 dengan jangka waktu 12 bulan, berakhir 20 Juli 2023 adapun suku bunga 5,75 % (lima koma tujuh lima persen).

“Permasalahan deposito tersebut memiliki rentetan perkara yang terkait dengan korupsi dana di PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang dan dimana tidak melaporkan pajak deposito melalui NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak),” ungkap Vins.

Lanjutnya, berdasarkan fakta persidangan yang kami ikuti, keterangan saksi Peri Mastara (Account Officer) “diantara semua nasabah yang melakukan tabungan maupun deposito hanya oknum hakim tersebut yang tidak melengkapi persyaratan NPWP, sudah sering di pinta namun tak pernah di serahkan.

“Hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi anggita wahyu riski (CS PD BPR Bestari Kota Tanjungpinang ) dan suci ratna sari (TELLER PD BPR Bestari Kota Tanjungpinang ) menyatakan, memang nasabah atau deposan atas nama Siti Hajar Siregar tidak menyerahkan NPWP sebagai mana SOP PERUSDA PD BPR Bestari Kota Tanjungpinang,” ujar Vins.

(Red)

Komentar