InDepthNews.id (Tanjungpinang ) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan yang dinahkodai oleh I Wayan Riana diduga tidak transparan dalam penyampaian informasi terkait dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kades Mantang Baru tahun anggaran 2018- 2020 hingga menimbulkan kerugian negara dengan total kerugian keuangan daerah sebesar Rp 76.082.300., namun hal itu sudah dilakukan proses pengembalian oleh diduga tersangka (RLN) secara bertahap.
Sehubungan itu insan media mendatangi Kajari Bintan I Wayan Riana Senin (24/01/22) untuk konfirmasi terkait kelanjutan proses hukum terduga tersangka (RLN) selaku Kades Mantang Baru walaupun sudah dilakukan pengembalian, guna keselarasan pemberitaan namun yang terjadi sempat beradu argumentasi hingga memblokir no Handphone oknum wartawan tersebut, ” Ada Apa Dengan Kajari Bintan,?.
Adek Pimpinan Redaksi Portal Berita di Wilayah Kepulauan Riau (Kepri), mengaku sangat prihatin dengan apa yang dilakukan Kajari Bintan, merespon pemberitaan yang seharusnya menjadi koreksi dan masukan untuknya sebagai pimpinan sebuah institusi penegak hukum di daerah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
Adek menjelaskan bahwa pada tanggal (24/12/2021), dirinya mengekspose pemberitaan terkait Korupsi Kepala Desa Mantang Baru Rugikan Negara dengan Jumlah yang cukup fantastis. Sementara masyarakat mantang baru berbondong-bondong meminta agar di ekspos dan kawal terus kasus korupsi Kadesnya. hukum harus ditegakkan keluh masyarakat
“Saya ingin mengkonfirmasi kepada Kejari Bintan I Wayan Riana mengenai proses kasus korupsi Kades Mantang Baru. Lanjut atau tidak agar masyarakat puas dengan perjuangan mereka. Saya heran, hari ini beliau langsung memblokir nomor saya, saya tidak bisa menghubunginya, padahal saya ingin tanyakan kelanjutan kasus Korupsi Ramlan Kepala Desa Mantang Baru, lanjut atau tidak lanjut kasus sang Kades untuk disampaikan kepada masyarakat Desa Mantang Baru, ” ucap Adek.
Lanjutnya, Dan juga untuk keseimbangan berita, tentu sebagai pejabat berwenang, harus dikonfirmasi, kalau nggak berkenan ya dijawab, tapi kok main blokir, lucu kali ya, ” tambahnya.
Namun bukan hanya itu, hal serupa juga dilakukan oleh Kajari Bintan I Wayan Riana diduga memblokir no Handphone oknum wartawan lainnya terkait hal tersebut dengan point’ yang sama.
” Kenapa dan apa yang terjadi sebenarnya dengan Kajari Bintan, Seharusnya Kajari Bintan sebagai Penegak Hukum harus profesional, wajar wartawan sebagai kontrol sosial dan berusaha konfirmasi sebelum tayang pemberitaan, biar berimbang, dan jangan langsung memblokir no Handphone, ” ujar NH, Kaperwil / Pimred Media Portal Kepri, Kamis (03/02/22).
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD Forkorindo Provinsi Kepri Parlindungan Simanungkalit menanggapi terkait pengembalian kerugian negara oleh Kades Mantang Baru, dirinya mengatakan, ” Terkait dikembalikan atau tidak dikembalikan kerugian negara oleh Kades Mantang Baru proses hukum harus tetap jalan, agar tidak terjadi lagi dengan Kades – Kades lain di Kabupaten Bintan, karena hal itu sesuai dengan amanat Pasal 4 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan perdananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 UU No.31 tahun 1999, ” tegas Parlin Kumis sebutan akrabnya, Kamis (03/02/22).
Dalam informasi yang disampaikan oleh Masyarakat Mantang Baru, merasa ketidakpuasan akan kinerja Kejari Bintan dalam menangani kasus Korupsi Kades Mantang Baru tersebut setelah proses pengembalian kerugian negara kasusnya tidak dilanjutkan.
” Atas nama masyarakat kami sangat tidak puas dengan Kejari Bintan walaupun Kades Mantang Baru sudah mengembalikan uang korupsi, kami juga sangat mengharapkan untuk proses hukumnya, jangan hal tersebut jadi panutan bagi Kades- Kades yang lain lagi, dan tidak unsur politik paska Pilkades, bahkan kasus tersebut sudah ada sebelumnya namun baru ditanggapi setelah sekian kali buat laporan,” ungkap salah satu perwakilan masyarakat Mantang Baru.
Ketua Komisi Kejaksaan RI Dr.Barita Simanjuntak, SH., MH., CFrA sangat mendukung penerapan wacana hukuman bagi para Koruptor oleh Kejagung, supaya ada Efek Jera untuk memutus Mata Rantai Korupsi sehingga tidak ditiru orang lain.
(***)










Komentar