Kejati Kepri Ajukan Restorative Justice Dua Perkara, Penganiayaan dan Penadahan Disetujui Jampidum

InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kajati Kepri) J. Devy Sudarso memimpin ekspose permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap dua perkara pidana, yang digelar secara virtual pada Selasa (10/3/2026).

Kegiatan tersebut turut didampingi Wakajati Kepri, Asisten Intelijen, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Pembinaan, serta Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kepri. Hadir pula para Koordinator dan Kepala Seksi pada Bidang Pidana Umum Kejati Kepri.

Selain itu, kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjungpinang Rachmad Surya Lubis, S.H., M.Hum., Kajari Bintan Rusmin, S.H., M.H., serta jajaran Bidang Pidana Umum Kejari Tanjungpinang dan Kejari Bintan.

Ekspose tersebut disampaikan di hadapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang diwakili Direktur A pada Jampidum Kejagung RI, Dr. Hari Wibowo, S.H., M.H.

Adapun dua perkara yang diajukan untuk penyelesaian melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) yakni:

1. Perkara atas nama Meli Agustin binti Suarno, yang diduga melanggar Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana penganiayaan. Perkara ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.

2. Perkara atas nama Miftahul Rozaqi Efendi alias Zaqi bin Slamet Efendi, yang diduga melanggar Pasal 591 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana penadahan. Perkara ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bintan.

Setelah melalui proses ekspose, kedua perkara tersebut disetujui untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan prinsip keadilan restoratif oleh Jampidum Kejaksaan Agung RI.

Persetujuan tersebut diberikan setelah dinilai telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Surat Edaran Jampidum Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dan arahan dari Jampidum Kejagung RI, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan Kepala Kejaksaan Negeri Bintan akan segera memproses penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan keadilan restoratif.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan kepastian hukum sekaligus memberikan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Selain itu, melalui usulan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, untuk pertama kalinya di wilayah hukum Kepulauan Riau dilaksanakan mekanisme keadilan restoratif melalui penerapan KUHAP baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. (Leni)

Komentar