InDepthNews.id (Lampung Selatan) — Kecelakaan kerja yang menimpa dua warga dalam proyek rehabilitasi SD Negeri Kerinjing, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, kini memasuki babak baru.
Pasalnya, kegiatan pembongkaran atap bangunan sekolah yang dilakukan tanpa perlengkapan keselamatan kerja (K3) dinilai melanggar ketentuan hukum tentang keselamatan kerja dan tata laksana proyek pemerintah.
Peristiwa itu terjadi saat warga desa setempat dilibatkan dalam kegiatan gotong royong untuk membongkar atap ruang kelas yang akan direhabilitasi. Dua orang dilaporkan terjatuh dari ketinggian, masing-masing mengalami luka di bagian kaki dan kepala.
Ironisnya, kegiatan tersebut dilakukan tanpa pengawasan tenaga ahli dan tanpa prosedur keselamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Menurut ketentuan dalam undang-undang tersebut, setiap pemberi kerja dan penanggung jawab kegiatan wajib menjamin keselamatan semua orang yang berada di area kerja, termasuk masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan konstruksi.
Selain itu, Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) juga menegaskan bahwa setiap pekerjaan konstruksi yang menggunakan dana APBN wajib memiliki Rencana Keselamatan Kerja Konstruksi (RK3K) sebelum kegiatan dimulai.
Namun dalam kasus SDN Kerinjing, tidak ada dokumen perencanaan keselamatan kerja yang dibuat. Bahkan, berdasarkan pengakuan Plt Kepala Sekolah, Rika Sari Dewi, S.Pd, kegiatan pembongkaran dilakukan karena tidak terdapat pos anggaran untuk biaya pembongkaran atap gedung dalam proyek senilai Rp736 juta tersebut.
“Kalau melihat rincian anggaran, memang tidak ada tertulis untuk biaya pembongkaran. Jadi kami di sekolah berinisiatif, atas saran panitia P2SP, untuk melakukan pembongkaran secara gotong royong bersama masyarakat,” ungkap Rika, sehari sebelumnya.
Keputusan tersebut kini berpotensi berimplikasi hukum.
Berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka atau meninggal dunia dapat dijerat dengan pidana penjara hingga lima tahun.
Meski kasus di SDN Kerinjing tidak menimbulkan korban jiwa, unsur kelalaian administratif dan pelanggaran prosedur keselamatan sudah cukup untuk menjadi dasar evaluasi oleh Dinas Pendidikan Lampung Selatan dan Inspektorat Daerah.
Selain tanggung jawab personal kepala sekolah, tanggung jawab pengawasan juga melekat pada Dinas Pendidikan Kabupaten.
Sebab, proyek rehabilitasi sekolah bersumber dari anggaran negara dan seharusnya dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian serta standar teknis yang ketat, termasuk memastikan pelaksana kegiatan memiliki kompetensi dan perlindungan kerja.
Salah satu tokoh masyarakat Lampung Selatan menilai, kejadian ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam pelaksanaan proyek pendidikan daerah.
“Kecelakaan seperti ini bukan sekadar musibah, tapi indikasi lemahnya pengawasan. Semua proyek fisik, termasuk rehabilitasi sekolah, wajib mematuhi standar keselamatan kerja. Kalau tidak, itu bentuk kelalaian,” ujar Yun Haidir IB, Wakil Ketua Ormas Dewan Anak Adat Lampung Selatan (DAALS).
Tim InDepthNews.id telah berupaya melakukan konfirmasi ke Dinas Pendidikan Lampung Selatan dengan mendatangi kantor instansi tersebut. Namun, Plt Kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan, M. Darmawan, tidak berada di tempat.
Upaya konfirmasi lanjutan melalui sambungan telepon juga hanya dibalas singkat:
“Nanti kami akan menemui langsung ke sekolahnya,”
tanpa menjelaskan secara detail sikap maupun tindak lanjut yang akan diambil terkait masalah tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pendidikan Lampung Selatan belum memberikan pernyataan resmi mengenai potensi pelanggaran prosedur keselamatan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam insiden ini.
Padahal, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan jelas mewajibkan pemerintah daerah untuk menjamin pelaksanaan kegiatan publik yang aman, transparan, dan bebas dari risiko yang membahayakan warga.
Kasus ini menjadi preseden penting bahwa proyek pendidikan bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut keselamatan dan tanggung jawab hukum.
Jika tidak ditangani secara serius, kelalaian serupa dapat terulang di sekolah lain yang sedang menjalankan program revitalisasi satuan pendidikan yang dibiayai APBN. (Ar.mcl)










Komentar