InDepthNews.id (Batam) – Pengadilan Negeri Batam kembali menggelar persidangan lanjutan perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa Fandi Ramadhan pada Kamis (5/3/2026). Sidang yang merupakan lanjutan dari agenda sebelumnya itu beragendakan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.
Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang menimbulkan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk kesesuaian antara barang bukti dan alat bukti yang sah. Hal itu juga sejalan dengan surat tuntutan yang sebelumnya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan sejumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Keadaan yang memberatkan, yakni jumlah narkotika yang terlibat hampir mencapai dua ton yang dinilai berpotensi merusak masa depan generasi bangsa jika beredar di wilayah Indonesia.
Sementara itu, keadaan yang meringankan antara lain terdakwa bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, serta masih berusia relatif muda sehingga dinilai masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Fandi Ramadhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.
Majelis Hakim kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa hukuman penjara selama lima tahun.
Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa diketahui merupakan seorang anak buah kapal (ABK) yang terlibat dalam pengangkutan sekitar dua ton sabu bersama terdakwa lainnya dalam tindak pidana narkotika tersebut.
Menanggapi putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan masih pikir-pikir terkait langkah hukum selanjutnya.
Di sisi lain, Kejaksaan juga menyampaikan tindak lanjut atas salah satu rekomendasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI pada 26 Februari 2026. Melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI yang bersinergi dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, telah dilakukan pemeriksaan terhadap salah satu anggota tim Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara ini, yakni M. Alfian.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, M. Alfian dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis karena dinilai melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.(Leni)










Komentar