InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kajati Kepri) J. Devy Sudarso bersama jajaran menerima kunjungan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Sesjampidum) Kejaksaan Agung RI, Dr. Undang Magopal, S.H., M.Hum, dalam rangka Supervisi Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Rabu (29/10/2025).
Supervisi ini dipimpin langsung oleh Sesjampidum Kejagung RI, dengan anggota tim terdiri atas Kasubdit Prapenuntutan Direktorat A Agustian Sunaryo, S.H., C.N., M.H, Kabag Sunproglapnil Dr. Maryadi Idham Khalid, S.H., M.H, serta Kasubdit Prapenuntutan Direktorat C Dr. Hadima, S.H., M.H.
Tim melaksanakan supervisi di Kejati Kepri, Kejari Tanjungpinang, Kejari Bintan, dan Kejari Batam. Kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan Sesjampidum di Aula Baharuddin Lopa Kejati Kepri, yang diikuti seluruh jajaran kejaksaan di wilayah Kepri.
Perkuat Profesionalisme dan Integritas Penegakan Hukum
Dalam sambutannya, Kajati Kepri J. Devy Sudarso menyampaikan bahwa kegiatan supervisi ini memiliki makna strategis untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum di bidang tindak pidana umum.
“Supervisi bukan semata kegiatan administratif, tetapi merupakan instrumen evaluasi, pembinaan, dan penguatan kinerja penanganan perkara agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa tantangan penegakan hukum di wilayah Kepulauan Riau semakin kompleks, mengingat karakteristik wilayah kepulauan dan perbatasan yang memiliki dinamika sosial, ekonomi, serta potensi kejahatan lintas wilayah.
“Oleh karena itu, peningkatan kualitas penanganan perkara mulai dari tahap prapenuntutan, penuntutan, hingga eksekusi harus terus ditingkatkan, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan integritas kejaksaan,” lanjutnya.
Kajati juga menegaskan pentingnya penerapan Restorative Justice sebagai wujud penegakan hukum yang humanis. “Penyelesaian perkara pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan korban dan harmoni sosial di masyarakat,” tuturnya.
Sesjampidum Tekankan Tiga Pilar Transformasi Penegakan Hukum
Dalam paparannya berjudul “Transformasi Sistem Penuntutan dan Fungsi Jaksa sebagai Advocaat Generaal”, Sesjampidum Dr. Undang Magopal menegaskan bahwa transformasi penegakan hukum dilakukan melalui tiga pilar utama: transformasi kelembagaan, personal, dan tata kelola.
“Transformasi ini bertujuan mewujudkan transparansi, akuntabilitas, pelayanan prima, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan,” tegasnya.
Dari sisi kelembagaan, Kejaksaan telah menerapkan standar internasional ISO 37001:2016 (sistem manajemen antisuap) dan ISO 9001:2015 (standar layanan publik). Reformasi struktur organisasi serta penguatan fungsi pengawasan juga menjadi bagian penting dari transformasi ini.
Sementara dari sisi personal, jaksa dituntut memiliki integritas, profesionalitas, inovasi, dan responsivitas dalam menangani perkara di setiap tahap proses hukum.
Selain itu, Sesjampidum juga menyoroti pentingnya digitalisasi proses hukum dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem penuntutan modern.
“Digitalisasi akan mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan keadilan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern,” ujarnya.
Ia juga menekankan peran jaksa sebagai “Advocaat Generaal” — penasihat hukum negara yang berperan strategis dalam menjaga kepentingan publik.
“Jaksa bukan hanya penuntut di pengadilan, tetapi juga pengacara negara dan penasihat hukum bagi pemerintah dan masyarakat,” jelasnya.
Semua langkah tersebut diarahkan untuk mewujudkan Single Prosecution System — sistem penuntutan tunggal yang terpadu dan efisien, sebagaimana diamanatkan dalam RPJPN 2025–2045.
“Transformasi Kejaksaan bukan hanya untuk memperbaiki administrasi hukum, tetapi memastikan keadilan substantif benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Dorong Optimalisasi Sistem CMS dan SPPT-TI
Sementara itu, Kabag Sunproglapnil Dr. Maryadi Idham Khalid, S.H., M.H. dalam paparannya menekankan pentingnya optimalisasi Case Management System (CMS) dan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara.
Ia mengingatkan agar setiap tahapan perkara — mulai dari prapenuntutan hingga eksekusi — wajib diinput ke dalam CMS secara akurat dan tepat waktu.
Selain itu, laporan bulanan melalui Executive Information System (EIS) juga harus dilengkapi dengan benar, khususnya pada kolom penyelesaian LP-7 yang kerap diabaikan.
Maryadi menambahkan, SPPT-TI merupakan hasil kerja sama antara 10 lembaga negara berdasarkan Nota Kesepahaman 6 Juni 2022, yang bertujuan menciptakan transparansi dan efisiensi melalui dokumen elektronik lintas lembaga.
“Durasi unggah maksimal tiga hari setelah penandatanganan digital. Ini bagian dari standar data segar dan sahih yang kami terapkan,” ujarnya.
Menurutnya, teknologi hanyalah alat, sedangkan esensinya terletak pada kedisiplinan, tanggung jawab, dan komitmen menjaga kepercayaan publik terhadap Kejaksaan.
Kegiatan supervisi di wilayah hukum Kejati Kepri ini diikuti oleh Wakajati Kepri, para asisten, Kajari Tanjungpinang, Kajari Bintan, Kabag TU, koordinator, para kasi, jaksa fungsional, dan seluruh jajaran Kejaksaan se-Kepulauan Riau. (Leni)










Komentar