InDepthNews.id (Lampung Selatan) – Dugaan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa mencuat di Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Informasi yang dihimpun dari sejumlah warga menyebutkan bahwa kas atau dana desa dipegang langsung oleh Kepala Desa, Nyoman Prima Wijaya.
Temuan itu dikonfirmasi langsung oleh Kades Nyoman Prima Wijaya dan Bendahara Desa, Yeni Noviana, saat ditemui di Balai Desa Sumur pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Keduanya mengakui bahwa dana desa memang berada di tangan kepala desa.
“Saya memang menyerahkan keuangan desa ke Kepala Desa karena takut akan berbagai risiko yang bisa timbul kalau saya memegang langsung,” ungkap Yeni Noviana, bendahara desa.
Sementara Kepala Desa Nyoman Prima Wijaya, yang akrab disapa Sabri, menuturkan bahwa dana tersebut sebenarnya hanya dititipkan oleh bendahara.
“Pada dasarnya bendahara hanya menitipkan ke saya. Tapi setiap anggaran tetap disetorkan ke posnya masing-masing. Misalnya anggaran ketahanan pangan 20 persen dari Dana Desa langsung disetorkan ke BUMDes, Siltap aparatur diserahkan ke masing-masing perorangan, dan dana pekerjaan fisik diberikan langsung ke pihak ketiga atau penyedia material,” jelas Sabri.
Sehari sebelumnya, Sekretaris Desa I Made Artana juga mengakui bahwa kas desa memang dipegang oleh kepala desa, namun ia meminta agar media melakukan klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan.
Tindakan Kepala Desa Sumur tersebut jelas tidak sejalan dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa kas desa harus dikelola oleh bendahara, bukan kepala desa, demi menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Secara tegas, aturan itu melarang kepala desa memegang langsung uang kas, karena hal itu berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan pencampuran fungsi kekuasaan yang tidak sehat.
Pengakuan bendahara desa yang menyatakan takut menanggung risiko jika memegang keuangan desa menandakan lemahnya pemahaman dan kesiapan aparatur desa dalam menjalankan tugas keuangan.
Sikap tersebut sekaligus membuka ruang bagi kepala desa untuk mengambil alih fungsi bendahara, yang justru berpotensi melanggar prinsip akuntabilitas publik.
Praktik kepala desa yang memegang kas secara langsung dinilai sebagai bentuk pengangkangan terhadap Permendagri.
Kepala desa seharusnya hanya berwenang mengatur dan menetapkan kebijakan penggunaan dana, bukan menguasai atau menyimpan langsung uang desa.
Jika terbukti melanggar, Kades dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Permendagri 20 Tahun 2018.
Sanksinya meliputi teguran tertulis, pemberhentian sementara, bahkan pelaporan ke aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi penyalahgunaan keuangan desa.
Melihat adanya dugaan pelanggaran tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta pihak Kecamatan Ketapang diminta segera mengambil langkah pembinaan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan kas Desa Sumur.
Langkah yang perlu diambil meliputi:
1. Pemeriksaan dan audit keuangan desa oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pembinaan langsung terhadap bendahara desa agar memahami dan berani menjalankan fungsi sesuai ketentuan.
3. Penegasan kepada seluruh kepala desa di wilayah Lampung Selatan agar tidak menguasai langsung kas desa dalam bentuk apa pun.
Kasus di Desa Sumur menjadi cerminan lemahnya penerapan tata kelola keuangan di tingkat desa.
Alih-alih menjadi pelaksana aturan, kepala desa justru bertindak di luar koridor hukum dengan alasan pragmatis, sementara bendahara bersikap pasif karena ketakutan.
Jika pemerintah daerah tidak segera turun tangan, praktik semacam ini dapat berkembang menjadi pola penyimpangan sistemik di desa-desa lain.
Pengawasan dan transparansi publik harus diperkuat agar dana desa benar-benar dikelola untuk kepentingan masyarakat, bukan segelintir pejabat desa. (Red)










Komentar