InDepthNews.id (Lampung Selatan) – Polemik somasi yang dilayangkan Samsul Hadi terhadap pengurus Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin memasuki babak baru.
Kuasa hukum KH A Rafiq Udin, S.Ag., SMI, yakni DR Januri, SH, MH, angkat bicara dalam konferensi pers di Taman Masjid Agung Kalianda, Senin (23/02/2026).
Januri yang juga Ketua Umum LBH Albatani menegaskan, pihaknya terbuka untuk tabayun dan musyawarah atas somasi yang telah dua kali dilayangkan melalui Kantor Hukum Law Firm Mahatfa Yodha.
Menurutnya, dalam somasi tersebut kliennya dituding melakukan wanprestasi, penipuan, hingga penggelapan. Namun, ia menyatakan secara hukum perdata, prinsipal yang diwakilinya tidak memiliki hubungan langsung dengan Samsul Hadi.
“Dalam somasi ini disebut melanggar hukum wanprestasi, penipuan dan penggelapan. Sementara prinsipal kami tidak kenal dengan yang bersangkutan. Untuk meluruskan karena sudah diberitakan secara online dan disebarkan ke mana-mana,” ujar Januri.
Januri mempersilakan jika pihak Samsul merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum. Gugatan wanprestasi dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Kalianda. Sementara jika ada dugaan pidana, dipersilakan melapor ke kepolisian.
Meski demikian, ia menekankan bahwa jalan damai tetap menjadi opsi utama. Pihaknya siap duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan, baik di luar pengadilan maupun melalui mekanisme hukum.
Ia juga menyebut, penyelesaian dapat dilakukan dengan menghadirkan Sulaiman, pihak yang disebut memiliki perjanjian pekerjaan awal senilai Rp315 juta. Januri mempertanyakan apabila pembayaran penuh dilakukan kepada Samsul, sementara kontrak pekerjaan disebut berada pada pihak lain.
Dalam penjelasannya, Januri mengungkapkan bahwa sebelumnya telah diberikan uang sebesar Rp50 juta ditambah Rp5 juta sebagai bentuk itikad baik. Namun ia menegaskan, secara hukum perdata kliennya tidak memiliki hubungan langsung dengan Samsul Hadi.
Apabila tidak tercapai titik temu, pihaknya menyatakan siap menempuh langkah hukum lanjutan. Bahkan, jika Sulaiman tidak dapat dihadirkan dalam proses klarifikasi, Januri menyebut pihaknya mempertimbangkan untuk menuntut balik dana sebesar Rp55 juta.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar tidak ada pencemaran nama baik terhadap KH A Rafiq Udin maupun keluarga besar Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin.
Di akhir pernyataannya, Januri menegaskan kembali sikap terbuka kliennya.(Tim)










Komentar