Jalan Provinsi Dibiarkan Hancur, Warga Rantau Panjang Terpaksa Galang Donasi demi Bisa Lewat

InDepthNews.id (Lingga Utara) — Ironi pembangunan kembali terlihat di Kabupaten Lingga. Akses utama menuju Desa Rantau Panjang, Kecamatan Lingga Utara, mengalami kerusakan parah selama bertahun-tahun tanpa perbaikan berarti.

Lebih miris lagi, warga kini harus patungan dan menggalang donasi demi bisa menikmati jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dari total sekitar 6 kilometer ruas jalan menuju desa, sekitar 5 kilometer masuk kategori rusak berat. Jalan berlubang, berlumpur, dan sulit dilalui sudah menjadi pemandangan sehari-hari bagi masyarakat.

Jalan Provinsi, Tapi Tanpa Sentuhan Pemerintah

Kepala Desa Rantau Panjang, Rio Diary, SE, membenarkan bahwa ruas tersebut berstatus jalan provinsi, yang semestinya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

“Dana desa tidak boleh digunakan karena ini statusnya jelas jalan provinsi. Artinya, kami terikat regulasi,” tegas Rio kepada media ini, Senin (08/12/2025).

Ironisnya, meski bukan kewenangan desa, kondisi jalan tersebut tetap dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi nyata.

Donasi, Jalan Terakhir Warga

Tak tahan dengan kondisi tersebut, kepala dusun dan warga akhirnya memilih langkah terakhir dengan melakukan donasi swadaya.

Kegiatan ini bukan sekadar gotong royong biasa, melainkan bentuk keputusasaan masyarakat yang merasa diabaikan.

“Hampir seluruh APBDes dipangkas 25 persen. Kalau mau berharap dari anggaran, saat ini ibarat jauh panggang daripada api,” ungkap Rio.

Donasi ini bersifat sukarela tanpa paksaan, namun kenyataannya warga harus bergotong royong demi bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. “Sampai sekarang sudah terkumpul lebih dari Rp5 juta,” ujarnya.

Prestasi Nasional, Tapi Infrastruktur Terabaikan

Di tengah buruknya fasilitas dasar, Desa Rantau Panjang justru mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional. Desa ini berada di peringkat ke-6 nasional sebagai desa berkinerja baik dalam penanganan stunting.

Sebuah ironi ketika desa berprestasi justru luput dari perhatian dalam pembangunan infrastruktur dasar.

“Kami sudah berulang kali melobi pemerintah daerah dan provinsi. Kalau diibaratkan, amunisi sudah habis,” kata Rio dengan nada kecewa.

Taruhan Nyawa Dalam Setiap Perjalanan

Buruknya akses jalan tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga membahayakan keselamatan warga. Ketika ada warga melahirkan atau mengalami sakit keras, masyarakat harus:

• Menyeberang ke Pancur,

• Melanjutkan perjalanan motor berkilo-kilometer ke Daik

• Menanggung biaya tambahan akibat kondisi medan ekstrem.

“Ini bukan lagi soal kenyamanan, tapi soal nyawa,” tegas Rio.

5 Kilometer Rusak Berat, Siapa Bertanggung Jawab?

Hingga kini, belum ada kejelasan kapan perbaikan akan dilakukan. Program pemeliharaan pun belum terlihat di lapangan.

Warga hanya bisa menunggu sikap tegas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Jika benar ini jalan provinsi, publik berhak mengetahui: mengapa akses vital masyarakat dibiarkan hancur bertahun-tahun?

Komentar