Ingin Untung Besar PT. Hana Suplai Batu Bolder Diduga Gunakan BBM Solar Subsidi

InDepthNews.id (Lampung) – APBN yang di kucurkan untuk Breakwater di pesisir pantai Lampung Selatan, tepatnya di desa banding kecamatan Rajabasa sejumlah 27 milyaran lebih.

Disayangkan Proyek pengaman garis pantai (Breakwater) yang dikerjakan PT Fata Perdana Mandiri, disinyalir Penyuplai batu bolder bermasalah.

Klaim tersebut berbuntut panjang, pasalnya suplier resmi batu bolder yakni PT Hajar Nusantara Abadi (HANA) diketahui masih sibuk mengurus perizinan terkait eksplorasi penggunaan batu.

Hingga pertengahan Oktober, PT HANA Namun bisa mengirimkan batu bolder ke PT Fata Perdana Mandiri selaku pengerja proyek bernilai Rp27.073.792.190 itu.

Dari hasil penelusuran di lapangan, informasi yang didapat PT Hajar Nusantara Abadi (HANA) suplai batu tersebut sudah lebih dari 1000 Meter Kubik,

Yang lebih Mengejutkan saat di lokasi galian batu tersebut memakai beberapa alat berat,

Yang di ketahui BBM yang di gunakan bukan BBM solar industri,

Di ketahui Proyek harus menggunakan solar non-subsidi (solar industrial) yang tersedia di SPBU atau melalui penyalur resmi untuk kegiatan operasionalnya.

Saat di kompirmasi pekerja di lapangan dirinya tidak mengetahui tentang itu,

” Saya tidak tau kalau masalah BBM, tanya saja dengan bos langsung bang ,” ucap pekerja yang berada di lokasi.

Proyek umumnya tidak boleh menggunakan solar subsidi karena solar subsidi ditujukan untuk sektor tertentu seperti layanan umum (ambulans, pemadam kebakaran), dan proyek umumnya termasuk sektor bisnis atau industri. Penyalahgunaan solar subsidi untuk proyek dapat berujung pada sanksi pidana dan denda yang besar, karena dianggap menyalahgunakan BBM subsidi yang diatur dalam Perpres No. 191/2014.

 

  • Larangan dan sanksi

Dilarang digunakan untuk proyek: Solar subsidi hanya boleh digunakan oleh kendaraan dan sektor tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah, bukan untuk proyek konstruksi atau komersial.

 

  • Sanksi pidana:

Pelaku yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi untuk proyek dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar.

Tak heran setiap SPBU di Lampung Selatan banyak keluhan saat antrian mobil mengisi BBM solar, di akibatkan sering tidak kebagian solar/ habis.

Permasalahan tersebut harus di tindak lanjut karena ulah demi kepentingan pribadi/ kelompok, berimbas kepada masyarakat yang memeng membutuhkan haknya,

Permainan tersebut sering di temukan di proyek atau tambang-tambang, kemungkinan besar ada permainan/ kerjasama bersama aparat.

Awak media akan menggali informasi tersebut serta akan menanyakan tindakan yang akan di lakukan oleh Dinas ESDM Lampung, Kejaksaan tinggi Lampung (Kejati) dan Kepolisian Daerah Lampung, agar tidak ada kecurangan dalam pengerjaan pembangunan sumber dari APBN yang ada di Lampung Selatan yang berimbas kepada masyarakat.( AKO )

Komentar