Honor PPKD perangkat desa 2025 Tak Kunjung Cair, Kinerja Kepala Desa Rejai di Nilai Buruk

InDepthNews.id (Lingga) – Sejumlah perangkat desa di Desa Rejai Kecamatan Bakung Serumpun,Kabupaten lingga mempertanyakan honor PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) tahun 2025 perangkat desa yang tak kunjung cair selama satu tahun padahal saat ini sudah memasuki pertengahan tahun 2026.

Perangkat desa mendesak Kepala Desa memberi alasan kenapa honor PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) perangkat desa tahun 2025 terhambat “Ya honor kami tahun 2025 sampai hari ini belum di bayarkan padahal tunda salur dari Pemerintah Kabupaten Lingga sudah selesai, ungkap salah satu perangkat Desa Rejai, Jum’at (29/5/2026).

“Uang makan Posyandu ada dua kelompok yang belum dibayarkan. Tujuh bulan di tahun 2025 dan tiga bulan di tahun 2026. Masing-masing kelompok 10 bulan, sehingga totalnya 20 bulan. Jika dihitung Rp150 ribu per bulan, jumlah tunggakannya sekitar Rp 3 juta, ungkap salah satu perangkat Des Rejai.

Tentu hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap Kepala desa Rejai terkait pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa), “Kepala Desa harusnya lebih bisa mengambil keputusan dalam pengelolaan anggaran agar semua bisa diselesaikan dengan baik” ungkap salah satu perangkat desa Rejai saat di konfirmasi.

Perangkat Desa Rejai juga menyayangkan hal ini, pengelolaan dana desa tidak tepat sasaran sehingga banyak menimbulkan konflik dan perbincangan hangat di masyarakat Desa Rejai seperti halnya yang di lakukan oleh Bendahara Desa Rejai “Bendahara Desa melakukan pinjaman ke beberapa pihak, pinjaman itu dilakukan pada Desember 2025. Pinjaman itu berbunga dan pembayaran bunga pinjaman di janjikan setelah ADD (Alokasi Dana Desa) cair. Tidak jelas kegunaan pinjaman itu untuk apa, entah itu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan desa” ungkap salah satu perangkat Desa Rejai., Jum’at (29/05/2026).

Menurut keterangan Bali selaku Kepala Desa Rejai yang kita konfirmasi via telpon Whatsapp, “Benar kita belum ada pembayaran dikarenakan ada efisiensi anggaran yang di terima oleh Pemerintah Desa Rejai. Kami banyak potongan anggaran dari Pemkab tahun 2025, banyak juga hutang makan minum kami di warung saja belum kami selesaikan, Saya juga sudah sampaikan kepada perangkat desa kalau kita sedang ada kekurangan maka dari itu PPKD belum di bayarkan”.

Terkait pinjaman yang dilakukan Bendahara desa saat di konfirmasi “hal-hal seperti ini kan terkadang isu simpang siur. Menang benar ada pinjaman ke pihak ketiga utuk menutupi kekurangan anggaran Desa. Namun kalau Pinjaman Bendahara Desa dengan bunga pinjaman besar saya tidak tahu nantik saya coba bicarakan kembali dengan Bendahara Desa” Ungkap Bali.

Perangkat Desa Rejai menuntut agar Honor PPKD itu agar dapat cepat diselesaikan, dikarenakan beberapa Desa lain di wilayah Kabupaten Lingga sudah menyelesaikan pembayaran PPKD “Beberapa Desa lain aja sudah selesai pembayaran PPKD 2025, kenapa Desa kami tidak bisa, kan itu harusnya menjadi evaluasi Kepala Desa dan kami menuntut dalam waktu dekat pembayaran itu diselesaikan, tidak hanya PPKD tapi juga beberapa tunggakan lain agar tidak ada isu miring yang terjadi di masyarakat” Ungkap salah satu Perangkat Desa Rejai.

(RED)

Komentar