InDepthNews.id (Natuna) – Warga Kabupaten Natuna mengeluhkan tingginya harga tiket pesawat wings Air yang dinilai sudah terbiasa belakangan ini.
Seperti untuk Tujuan Natuna – Batam tembus Rp3jt. Saat ini maskapai yang melayani penerbangan Natuna hanya ada 2 maskapai yaitu Nam Air dan Wings air. Jadwal NAM Air hanya 2 kali dalam sepekan dengan kisaran harga tiket Rp1,5jtan.
“Yang anehnya, setiap kali bersamaan jadwal penerbangan NAM Air di Bandara Ranai, justru harga tiket Wings Air malah ikutan Turun. dan Kebalikannya di saat tidak ada jadwal Penerbangan NAM Air, disaat itulah harga Tiket Maskapai Wings Air menggila. Ini namanya Monopoli,” Kata Warga yang bernama Erianto kepada media ini, Jumat (08/07/2022).
Adapun pengertian monopoli adalah sesuatu yang dimiliki oleh satu pihak. Sedangkan dalam ilmu ekonomi, pengertian monopoli adalah kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menjual barang atau jasa tertentu. Artinya di bawah, harga tiket Wings Air ini bisa normal setiap hari walaupun ada maskapai lain tidak ada penerbangan di Bandara Ranai ini.
“Jangan sampai Wings Air memonopoli harga di saat Maskapai lain tidak ada Filght ke Natuna. Karna sepertinya pada hari-hari tertentu Wings Air berkuasa untuk menentukan harga, disebabkan tidak ada pesaing lain di hari itu,” Ujar Politisi Partai Demokrat ini.
“Memang Kita akui bahwa saat ini ada kenaikan harga tiket pesawat di seluruh wilayah Indonesia, tapi kenaikannya masih bisa dikatakan harga wajar. Misal dari Rp.600.000 naik jadi Rp.900.000. Dan salah satu penyebab kenaikan harga tiket pesawat adalah lantaran harga avtur dunia yang sedang tinggi,” sebut Erianto
Harusnya, lanjut Erianto, mengingat kondisi saat ini dimana ekonomi Daerah sedang lesu, wisata daerah juga lesu, maka Pemerintah Daerah harus serius untuk jemput bola agar ada penambahan maskapai ke Natuna. Tujuannya adalah agar tidak terjadi monopoli harga.
“Dari dulu sudah sering kita dengar wacana maskapai lain yang mau masuk ke Natuna, tapi selalu mundur dan memilih membatalkan. Nah, berarti ini ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa beberapa maskapai membatalkan wacana untuk masuk ke Natuna. Pertanyaan- pertanyaan ini yang harus Pemda cari jawabannya dan apa akar permasalahannya. Di Natuna Ada satker Perhubungan Udara selaku Pengoperasi Bandara, ada AURI selaku pemilik lahan Bandara, Silahkan duduk bersama demi kepentingan masyarakat dan Daerah ini,” Ungkapnya menyarankan.
Jadi, sambung Erianto, jika konektivitas melalui udara ke Natuna ini lancar seperti banyak pilihan maskapai, harga tiket terjangkau, maka tentunya orang akan ramai ke Natuna ini, untuk membelanjakan uang nya sambari menikmati wisata alam dan sata kuliner di Natuna. Dampaknya pasti pertumbuhan ekonomi daerah kan meningkat, sektor wisata jadi menggeliat, UMKM akan tumbuh.
Terkait kondisi itu, Dia juga menyarankan beberapa solusi alternatif agar ada kebijakan dan alternatif solusi yang harus Daerah tempuh seperti; 1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan pelayanan penerbangan melalui upaya penambahan maskapai lain agar melayani penerbangan ke Natuna, serta isu adanya monopolis harga oleh salah satu pihak maskapai yg beroperasi di Natuna harus segera diatasi.
2. Penambahan Maskapai melalui Penerbangan Perintis.
Menyoal tentang penerbangan perintis, dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 9 Tahun 2016 pada pasal 1 (ayat (1) Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.
Beberapa maskapai yang melayani penerbangan perintis di Indonesia antara lain PT ASI Pudjiastuti Aviation (Susi Air), PT Marta Buana abadi (Dimonim Air), PT Asian One Air (Asian One Air), dan PT Smart Cakrawala Aviation (Smartaviation).
3. Mengupayakan relokasi Bandar Udara, sehingga pengelolaan dan pengoperasian Bandara bisa lebih maksimal dan efektif. Karna jika penggabungan Bandara sipil dan militer harus didasarkan pada perjanjian kerjasama yang saling diterima antara pihak pemilik lahan dan pihak Pengoperasi.
“Saya yakin dan percaya, bila akses mudah dan harga tiket terjangkau, saya yakin banyak masyarakat luar yang akan datang ke Natuna ini dan itu secara signifikan akan menambah PAD Natuna dan perekonomian masyarakat Natuna,” pungkas Erianto yang juga mantan anggota DPRD Provinsi Kepri ini.
(Wan)










Komentar