Forum CSR Lampung Selatan di Tangan Eks Napi: Integritas Pemerintahan Egi–Syaiful Dipertanyakan

InDepthNews.id (Lampung Selatan) — Penunjukan Akbar Bintang Putranto sebagai Ketua Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Lampung Selatan menyeret nama Bupati Radityo Egi Pratama dalam pusaran kritik tajam publik.

Sebab, sosok yang kini dipercaya mengelola dana sosial perusahaan itu ternyata merupakan mantan narapidana kasus tipu gelap proyek dan jabatan senilai miliaran rupiah.

 

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor B/317/V.01/HK/2025 tertanggal 17 Juli 2025, Akbar Bintang resmi memimpin Forum CSR Lampung Selatan — forum yang sejatinya berperan menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat.

Namun di balik jabatan barunya itu, tersimpan rekam jejak hukum yang tidak bisa dihapus begitu saja.

 

Pada 15 September 2023, Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada Akbar Bintang dalam perkara penipuan proyek dan jabatan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Tjk.

Ia terbukti menipu sejumlah pihak dengan janji proyek senilai Rp2,57 miliar yang belakangan diketahui fiktif.

 

Meski baru dua tahun berlalu sejak kasus itu, Akbar kini justru dipercaya memimpin forum yang mengelola dana publik dalam jumlah besar.

Langkah Bupati Egi pun dinilai melukai akal sehat publik dan menunjukkan lemahnya standar moral dalam sistem pemerintahan daerah.

 

 

Sorotan pertama datang dari Wakil Ketua Ormas Dewan Anak Adat Lampung Selatan (DAALS), Yun Haidir IB.

Ia menilai penunjukan Akbar Bintang sebagai bentuk kemunduran dalam tata kelola pemerintahan.

 

> “Ini bukan sekadar kelalaian, tapi kemunduran moral dalam tata kelola pemerintahan.

Kalau mantan terpidana kasus penipuan bisa memimpin Forum CSR, lalu apa jaminannya dana sosial masyarakat tidak disalahgunakan?”

ujar Haidir kepada InDepthNews.id.

 

Haidir juga meragukan kapasitas dan integritas Akbar dalam mengelola dana publik yang bersumber dari dunia usaha. Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan minimnya komitmen pemerintah terhadap prinsip kehati-hatian dan moralitas jabatan publik.

Dok F/ Gambar Akbar Bintang

Hasil penelusuran InDepthNews.id menemukan adanya indikasi kuat keterkaitan politik di balik penunjukan tersebut.

Usai bebas dari hukuman, Akbar Bintang diketahui aktif dalam tim pemenangan pasangan Egi–Syaiful pada Pilkada Lampung Selatan 2024.

 

Keterlibatan itu disinyalir menjadi “tiket emas” bagi Akbar Bintang untuk kembali masuk dalam lingkar kekuasaan pemerintahan daerah.

Sumber internal Pemkab yang enggan disebutkan identitasnya menyebut, penunjukan tersebut bukan hasil seleksi terbuka, melainkan keputusan personal dari Bupati Egi.

 

> “Tidak mungkin tanpa restu langsung. Sosok ini jelas punya rekam jejak hukum. Tapi karena dianggap ‘berjasa’ secara politik, akhirnya diberi posisi strategis,” ungkap sumber itu kepada InDepthNews.id.

 

Langkah tersebut memperkuat dugaan publik bahwa pemerintahan Egi–Syaiful mulai disandera oleh kepentingan politik balas jasa, bukan meritokrasi dan profesionalisme.

 

 

Kecaman keras juga datang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Al-Bantani.

Ketua Umumnya, Dr. H. Januri, S.Pd., SH., MH, menilai keputusan Bupati Egi merupakan preseden buruk bagi etika pemerintahan dan kepercayaan publik.

 

> “Bupati Egi Pratama seolah tidak peduli dengan moralitas pemerintahan. Penunjukan ini mencederai kepercayaan masyarakat dan merusak citra kepemimpinan Egi–Syaiful,” tegas Januri, dikutip dari Ungkap.id (31/10/2025).

 

Januri juga mengungkap bahwa LBH Al-Bantani pernah melaporkan Akbar Bintang Putranto ke Polda Lampung atas dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi lain.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor B/688/II/2025/Res.3/Reskrimsus tertanggal 28 Februari 2025, namun hingga kini Akbar belum memenuhi panggilan penyidik.

 

> “Bukan hanya rekam jejaknya kotor, tapi juga terindikasi tidak kooperatif dalam proses hukum,” tandas Januri.

 

 

Forum CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan wadah resmi yang menyalurkan dana sosial dari berbagai perusahaan swasta kepada masyarakat.

Nilainya dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah per tahun, untuk program pendidikan, lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi lokal.

 

Karena itu, posisi Ketua Forum CSR bukan sekadar jabatan administratif, melainkan pintu kendali pengelolaan dana sosial di tingkat daerah.

Publik menilai, menempatkan figur dengan rekam jejak pidana di posisi strategis tersebut sama saja mempertaruhkan kepercayaan dunia usaha dan masyarakat.

 

> “Transparansi dan akuntabilitas hancur seketika begitu jabatan penting diisi oleh mantan terpidana.

Ini menunjukkan bahwa sistem rekrutmen pejabat publik di Lamsel tidak memiliki filter moral sama sekali,” ujar Haidir yang juga pendiri Ormas DAALS, menutup tanggapannya.

 

 

Dengan adanya dugaan kelalaian sistemik dan lemahnya kontrol internal dalam proses penunjukan pejabat non-struktural ini, publik mendesak agar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan segera melakukan evaluasi menyeluruh.

Jika tidak, kepercayaan terhadap pemerintahan Egi-Syaiful dikhawatirkan akan tergerus.

 

Kasus ini bukan sekadar soal jabatan atau kesalahan administratif, melainkan soal integritas dan etika publik.

Ketika seorang mantan narapidana penipuan proyek justru diberi kepercayaan mengelola dana sosial masyarakat, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi Bupati Egi–Syaiful, tetapi juga wibawa pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan.

 

Dan jika Pemkab terus menutup mata, maka publik berhak bertanya:

“Apakah Lampung Selatan kini dipimpin oleh sistem meritokrasi, atau oleh loyalitas politik tanpa batas?”

(Ar.mcl)

Komentar