Dugaan Suap dan Intervensi Tim Sukses Warnai Mandeknya Perombakan Kabinet Natuna

InDepthNews. Id (Natuna)-Enam bulan pasca dilantik, Bupati Natuna Cen Sui Lan belum juga melakukan perombakan kabinet. Namun prosesi pelantikan dari pejabat struktural yang dinanti publik tak kunjung terlaksana, memunculkan spekulasi adanya tarik-menarik kepentingan di lingkaran kekuasaan.

Anggota DPRD Provinsi Kepri dari Partai Gerindra, Marzuki, SH, menduga keterlambatan ini tak lepas dari intervensi tim sukses Pilkada 2024.

Ia bahkan menyinggung indikasi adanya oknum yang mencoba menyusupkan kepentingan dengan cara transaksional.

“Bisa saja bupati tidak percaya dengan susunan kabinet yang diusulkan oleh beberapa oknum tim pemenangan dengan cara tidak benar, misalnya menerima suap dari pejabat,” tegas Marzuki, Senin (22/09/2025).

Menurutnya, keraguan bupati merombak kabinet adalah refleksi dari krisis kepercayaan terhadap aparatur maupun orang-orang dekatnya sendiri. Jika benar dugaan permainan uang, kata Marzuki, maka lingkaran kekuasaan saat ini dikuasai “aroma busuk” transaksional.

Ia menyarankan agar pelantikan pejabat dilakukan pada Desember 2025, agar transisi lebih sehat.

Pejabat lama dapat menuntaskan beban kerja tahun berjalan, sementara pejabat baru langsung memulai agenda tahun anggaran 2026.

Sejak Maret 2025, belum ada satu pun pejabat strategis mulai dari Sekretaris Daerah hingga kepala OPD yang dilantik. Kondisi ini membuat aparatur terjebak dalam ketidakpastian, sementara roda pemerintahan berjalan tanpa arah jelas.

“Bagus kalau Bupati tegas menolak suap dan kepentingan gelap, tetapi jangan sampai rakyat yang dikorbankan,” imbuh Marzuki.

Meski demikian, sebagian pihak menilai Cen Sui Lan masih berhitung matang untuk memilih pejabat yang kredibel dan berorientasi kinerja. Namun publik kini menunggu kepastian: apakah bupati sedang menegakkan integritas, atau justru terjebak dalam tarikan kepentingan tim sukses yang haus jabatan?

Dasar Hukum Pelantikan Pejabat Daerah

Pelantikan dan perombakan pejabat struktural di daerah tidak bisa dilakukan sewenang-wenang. Beberapa aturan hukum yang menjadi pijakan antara lain:

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (2) huruf b: Bupati berwenang mengangkat dan memberhentikan pejabat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
Pasal 73: Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yakni Bupati, berhak menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat struktural, dengan pengawasan KASN.

3. PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS
Pasal 129–133: Mutasi, promosi, dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi harus melalui seleksi terbuka serta mempertimbangkan kompetensi, kinerja, dan rekam jejak.

4. Aturan Moratorium Mutasi Pasca Pilkada, sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri, kepala daerah dilarang melakukan mutasi jabatan 6 bulan sebelum dan sesudah Pilkada, kecuali atas izin Mendagri.

Dengan dasar hukum tersebut, publik bisa memahami bahwa penundaan pelantikan pejabat di Natuna bisa disebabkan faktor regulasi. Namun fakta bahwa sudah lebih dari enam bulan sejak Bupati dilantik kabinet belum juga terbentuk, membuat pertanyaan besar tak terelakkan: apakah ini strategi menjaga integritas, atau justru tanda tarik-menarik kepentingan yang berlarut-larut?

(Ilham)

Komentar