InDepthNews.id (Lampung Selatan) — Publik di Lampung Selatan tengah menyoroti sikap kontroversial salah satu anggota DPRD setempat, TAMAN, yang diduga memihak PT Talun Jaya Abadi, sebuah perusahaan di bidang produksi pertanian yang berlokasi di Kecamatan Palas. Senin (23/06/2025).
Kehadiran Taman yang merupakan Ketua Komisi IV DPRD Lampung Selatan dalam konflik antara warga dan perusahaan itu memicu pertanyaan serius, terlebih karena wilayah Kecamatan Palas bukan merupakan daerah pemilihannya.
Seperti diketahui, Taman terpilih dari Daerah Pemilihan 3, meliputi Kecamatan Bakauheni, Sragi, Penengahan, dan Ketapang. Namun, ia justru terjun langsung ke permasalahan PT Talun Jaya Abadi yang beroperasi di Palas.
“Untuk apa beliau datang ke sini? Ini bukan dapil beliau. Kami pun punya wakil rakyat di sini. Apakah beliau mewakili masyarakat atau perusahaan?” tegas Imam Syafei, Koordinator Lapangan aksi warga Palas, Minggu (22/6/2025).
Warga juga mencurigai bahwa kehadiran Taman bukan sekadar sebagai anggota DPRD, melainkan karena diduga memiliki keterkaitan dengan perusahaan tersebut. Dalam poin ketujuh tuntutan mereka, masyarakat secara tegas meminta manajemen PT Talun Jaya Abadi menjelaskan posisi Taman yang disebut-sebut bisa mengintervensi keputusan perusahaan.
Saat dikonfirmasi awak media, Taman membantah memiliki kepentingan apapun dalam perusahaan itu.
“Saya di sini sebagai anggota DPRD, bukan perwakilan perusahaan. Tidak tahu juga soal siapa pemilik perusahaan ini,” ujarnya singkat.
Namun, saat wartawan menyinggung kabar bahwa PT Talun Jaya Abadi diduga milik anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Sudin, Taman menjawab dengan nada ragu, “Saya tidak mengetahui kepemilikan PT itu. Bukan punya Pak Sudin.”
Berbeda dengan pernyataan Taman, sejumlah warga di sekitar perusahaan mengaku mengetahui bahwa PT Talun Jaya Abadi memang dimiliki oleh Sudin. Bahkan, mereka mengaitkan peran Taman dalam membantu perusahaan usai penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Dulu banyak alat berat di kantor PT itu. Begitu rumah Pak Sudin digeledah KPK, alat-alat itu langsung diamankan ke tempat lain. Yang mengurus ya pasti Taman,” ujar salah satu warga.
Sebagai informasi, Komisi IV DPRD Kabupaten Lampung Selatan sejatinya membidangi urusan kesejahteraan sosial dan sumber daya manusia—bukan urusan bisnis perusahaan swasta.
Fenomena ini kembali menguatkan dugaan praktik konflik kepentingan di kalangan legislatif, yang seharusnya menjadi pengawas dan pembela rakyat, bukan perpanjangan tangan korporasi yang diduga milik elit partai.
Apakah benar ada permainan politik di balik konflik lahan PT Talun Jaya Abadi? Publik kini menanti jawaban yang lebih transparan. (Ar.mcl/AKO)










Komentar