InDepthNews.id (Lampung) – Proses rekrutmen tenaga honorer di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali mencuatkan kontroversi. Dugaan adanya “honorer titipan” yang melibatkan orang-orang dekat pejabat, termasuk bupati, semakin menguat setelah beberapa nama yang lolos seleksi tidak sesuai dengan kebutuhan teknis lapangan. Isu ini telah menjadi pembicaraan publik yang tak kunjung mendapat penjelasan tuntas dari pemerintah daerah. Senin (05/05/2025).
Jika kecurigaan ini benar adanya, maka ini merupakan kemunduran serius dalam upaya membangun birokrasi yang profesional dan bersih. Pengangkatan tenaga honorer tanpa proses seleksi yang transparan dan berdasarkan meritokrasi dapat merusak prinsip keadilan dan profesionalisme ASN itu sendiri. Fenomena ini tidak hanya menyakiti masyarakat yang berjuang secara jujur dalam proses seleksi, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Pemerintah seharusnya menjadikan seleksi ASN sebagai ajang mencari sumber daya manusia (SDM) terbaik untuk mengisi posisi di lingkungan pemerintahan. Birokrasi harus berfungsi dengan baik untuk memberikan pelayanan publik yang optimal. Jika rekrutmen tenaga honorer hanya dijadikan ajang untuk membagi-bagikan posisi kepada orang-orang terdekat pejabat, maka hal ini jelas melanggar asas keadilan yang seharusnya menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pihak terkait, terutama Dinas Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), perlu menjelaskan kepada publik bagaimana proses seleksi tersebut dilakukan. Keterbukaan menjadi kunci untuk menghindari spekulasi yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini, Komisi Informasi Daerah (KID), DPRD, bahkan Ombudsman perlu terlibat untuk melakukan audit terhadap proses seleksi ini jika kecurigaan terus berkembang tanpa adanya klarifikasi dari pemerintah.
Harapan masyarakat terhadap pemerintah daerah bukan hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada pembenahan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan adil. Tanpa kepercayaan publik, keberhasilan pembangunan infrastruktur dan pencapaian lainnya akan sia-sia.
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memiliki kesempatan untuk memperbaiki citra birokrasi yang rusak dan membangun kepercayaan publik kembali. Kini saatnya untuk mengambil langkah konkret dan transparan agar proses seleksi tenaga honorer ini berjalan sesuai dengan asas keadilan, transparansi, dan profesionalisme.










Komentar