InDepthNews.id (Karimun) – Dugaan praktik garentie yang dikaitkan dengan keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) melalui Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun kembali meledak ke ruang publik. Kali ini, sorotan tidak lagi hanya tertuju pada besaran biaya yang dibebankan kepada calon pekerja migran, tetapi juga mengarah pada dugaan adanya sistem yang telah berjalan bertahun-tahun tanpa pernah tersentuh pengusutan secara serius.
Berdasarkan penelusuran redaksi dan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, garentie diduga telah berubah menjadi mekanisme yang nyaris wajib dilalui sebagian CPMI sebelum dapat berangkat ke Malaysia. Anehnya, hingga kini publik belum pernah mendapatkan penjelasan resmi yang transparan mengenai dasar hukum, dasar penetapan tarif, mekanisme pengelolaan dana, maupun pihak yang memiliki kewenangan atas aliran uang tersebut.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar. Bagaimana mungkin praktik yang disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dapat berjalan tanpa kejelasan regulasi, sementara aktivitas keberangkatan pekerja migran berada di bawah pengawasan berbagai institusi negara?
Saat isu ini pertama kali mencuat, garentie disebut sebagai uang jaminan yang berkaitan dengan ketentuan masuk ke Malaysia dan bukan merupakan pungutan oleh petugas Imigrasi Indonesia. Agen perjalanan disebut hanya berperan sebagai pihak yang menalangi dana tersebut sebelum diganti oleh pekerja migran setelah memperoleh penghasilan.
Namun penjelasan itu justru dinilai belum menjawab substansi persoalan. Sebaliknya, semakin banyak kejanggalan yang mencuat seiring bertambahnya informasi dari lapangan.
Hasil penelusuran redaksi menunjukkan nominal garentie diduga mengalami kenaikan signifikan. Dari yang sebelumnya sekitar Rp630 ribu, kini disebut telah mencapai Rp1,15 juta hingga Rp1,25 juta per orang.
Angka tersebut menjadi sorotan tajam. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tarif resmi tiket kapal pulang-pergi tujuan Malaysia diperkirakan hanya berkisar Rp450 ribu hingga Rp500 ribu. Selisih biaya yang mencapai ratusan ribu rupiah per orang itu hingga kini belum pernah dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Tidak diketahui secara pasti dasar hukumnya, siapa yang menetapkan besarannya, kepada siapa dana tersebut disetorkan, maupun bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya.
Redaksi juga memperoleh informasi bahwa sekitar 400 CPMI diberangkatkan melalui Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun setiap hari. Mereka disebut harus melewati serangkaian mekanisme tertentu, mulai dari penggunaan kode tiket, pemeriksaan dokumen, pelayanan petugas piket hingga konter tertentu sebelum diizinkan berangkat.
Apabila informasi tersebut terbukti benar melalui proses penyelidikan aparat penegak hukum, maka nilai dana yang beredar setiap hari diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dalam satu bulan nilainya berpotensi menembus miliaran rupiah. Pertanyaannya, ke mana sebenarnya aliran dana tersebut bermuara, siapa yang menikmati manfaatnya, dan apakah seluruh proses itu telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
Yang lebih memprihatinkan, dugaan praktik tersebut disebut telah berlangsung cukup lama tanpa adanya langkah penegakan hukum yang terlihat. Kondisi itu memunculkan dugaan adanya lemahnya pengawasan atau bahkan pembiaran. Publik pun mulai mempertanyakan apakah praktik tersebut hanya berlangsung di tingkat lapangan atau justru melibatkan jaringan yang lebih luas. Dugaan tersebut tentu harus dibuktikan melalui penyelidikan yang independen, profesional, dan transparan.
Upaya dialog yang sempat mempertemukan agen perjalanan, organisasi masyarakat, dan unsur media hingga kini belum membuahkan kejelasan. Polemik terus bergulir, sementara keresahan calon pekerja migran semakin meningkat.
Sejumlah organisasi masyarakat kini menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke ranah hukum apabila pemerintah tidak segera bertindak. Laporan disebut akan disampaikan kepada aparat penegak hukum, lembaga pengawas, hingga kementerian terkait agar dugaan praktik ini dibongkar secara menyeluruh, bukan sekadar menjadi polemik yang terus berulang.
Desakan publik kini mengarah pada satu tuntutan yang sama, yakni penghentian total praktik garentie yang dikaitkan dengan keberangkatan CPMI melalui Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun. Tidak hanya itu, masyarakat juga meminta audit forensik terhadap aliran dana yang diduga telah berputar selama bertahun-tahun serta penelusuran terhadap siapa pun yang diduga menikmati keuntungan dari praktik tersebut.
Surat resmi akan dikirimkan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Direktur Jenderal Imigrasi, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau. Selain meminta audit menyeluruh terhadap sistem pelayanan keberangkatan CPMI, surat tersebut juga mendesak agar seluruh dugaan penyimpangan, apabila ditemukan, diproses secara hukum tanpa pandang bulu.
Kasus ini kini menjadi ujian bagi keberanian pemerintah dalam membersihkan dugaan praktik-praktik yang berpotensi mencederai integritas pelayanan publik. Sebab apabila berbagai dugaan tersebut terbukti, maka persoalannya bukan lagi sekadar soal pungutan terhadap calon pekerja migran, melainkan menyangkut dugaan adanya sistem yang memungkinkan aliran dana dalam jumlah besar berlangsung bertahun-tahun tanpa transparansi dan tanpa pengawasan yang efektif.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Imigrasi, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ruang hak jawab tetap terbuka sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
(Leni)










Komentar