InDepthNews.id (Tanjung Pinang) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memberikan catatan kritis terkait rencana pemberlakuan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui Komisi II, lembaga legislatif ini memperingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar tidak memaksakan kebijakan tersebut jika fondasi infrastruktur teknologi informasi belum mumpuni.
Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, menegaskan bahwa keberhasilan sistem kerja modern ini sangat bergantung pada kesiapan perangkat virtual dan aplikasi pendukung yang dimiliki pemerintah.
Infrastruktur Digital Sebagai Syarat Mutlak
DPRD Kepri memandang kelengkapan ekosistem digital bukan sekadar penunjang, melainkan prasyarat utama agar produktivitas tidak menurun meski pegawai tidak berada di kantor. Wahyu mendesak setiap instansi untuk memastikan seluruh alat kerja virtual dapat diakses dan berfungsi secara optimal.
“Kelengkapan aplikasi elektronik menjadi pondasi utama. Instansi wajib memastikan alat kerja virtual berfungsi baik sebelum kebijakan ini dijalankan,” tegas Wahyu, Minggu (5/4/2026).
Pihak legislatif juga mendorong Pemprov untuk memprioritaskan pembangunan portal pelayanan publik terpadu. Sarana ini dianggap krusial untuk memastikan masyarakat tetap bisa mengurus berbagai administrasi dengan cepat, mudah, dan efisien tanpa hambatan jarak.
Dukungan Anggaran dan Pengawasan Kinerja
Sebagai bentuk dukungan terhadap inovasi birokrasi, DPRD Kepri menyatakan kesiapannya untuk mengawal dari sisi penganggaran. Hal ini dilakukan guna menjamin implementasi WFH berjalan profesional dan tidak terkesan dipaksakan.
Selain infrastruktur fisik dan perangkat lunak, DPRD Kepri juga menuntut adanya parameter penilaian kinerja yang ketat bagi ASN yang bekerja dari rumah:
- Indikator Terukur: Pemerintah daerah diminta segera menetapkan target penyelesaian layanan harian yang jelas.
- Responsivitas: Kecepatan ASN dalam merespons keluhan atau kebutuhan warga selama jam kerja virtual akan menjadi parameter utama evaluasi.
- Akuntabilitas: Pengawasan akan difokuskan agar WFH tidak disalahgunakan dan tetap memberikan hasil kerja yang nyata.
“Kami siap mengawal proses penganggaran agar implementasi kebijakan WFH tidak terkesan setengah-setengah,” pungkas Wahyu. DPRD Kepri berkomitmen memastikan bahwa transformasi cara kerja ini tetap bermuara pada peningkatan kualitas layanan bagi seluruh masyarakat Kepulauan Riau. (Jef)










Komentar