InDepthNews.id (Lampung Selatan) – Sebuah pabrik penggilingan padi dan gudang beras dengan nama dagang PP Restu Ibu yang beroperasi di Desa Sidomakmur, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, diduga kuat melanggar sejumlah regulasi penting. Selain tak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), aktivitas produksi dan distribusi beras kemasan dari pabrik ini juga terindikasi ilegal karena tidak memiliki izin edar resmi, bahkan menggunakan merek tanpa legalitas.
Bahkan, dalam pengakuan langsung kepada wartawan pada Rabu (16/7/2025), Pairan selaku pemilik pabrik mengakui bahwa bangunan pabriknya belum memiliki izin resmi, termasuk izin dari BPOM dan izin edar dari Kementerian Pertanian. Ia juga menyatakan bahwa produksi beras dilakukan dengan menggunakan merek-merek seperti “Lele” atau “Manggis” berdasarkan permintaan konsumen, tanpa proses pendaftaran atau perlindungan hukum terhadap merek tersebut.
Lebih parahnya, produk beras dalam kemasan 10 kilogram yang dipasarkan oleh pabrik tersebut dikeluhkan oleh sejumlah konsumen karena berat bersih yang tidak sesuai dengan label kemasan. Mereka merasa tertipu karena saat ditimbang, isi beras seringkali tidak mencapai 10 kilogram seperti yang tertera.

Namun, alih-alih menunjukkan tanggung jawab, Pairan justru berkilah bahwa penyusutan berat produk merupakan hal yang wajar karena adanya penguapan atau perubahan bobot seiring waktu sejak pengemasan. Sikap ini memunculkan pertanyaan serius soal komitmen perlindungan konsumen, karena ketidaksesuaian label berat merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap aturan perdagangan dan dapat merugikan konsumen secara langsung.
Padahal, sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018, setiap produk beras dalam kemasan yang beredar di pasaran wajib memiliki izin edar dan standar keamanan pangan. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak layak konsumsi dan mendorong produsen agar mematuhi standar mutu serta labelisasi yang benar.

Tak hanya soal izin edar, operasional pabrik ini juga disorot karena berpotensi melakukan pelanggaran merek dagang, seperti:
Pemalsuan Merek: Menggunakan nama atau label yang menyerupai merek terdaftar.
Penggunaan Tanpa Izin: Memproduksi dan memasarkan produk dengan nama atau kemasan tanpa hak legal.
Peniruan Kemasan: Meniru penampilan produk/merek lain yang bisa membingungkan konsumen.
Tindakan tersebut berpotensi dikenai sanksi berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, termasuk hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp2 miliar. Selain itu, pemilik merek sah yang merasa dirugikan juga dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga untuk menuntut ganti rugi dan penghentian produksi ilegal.

Fakta-fakta ini memperlihatkan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah, terutama dinas-dinas teknis seperti Dinas Perizinan, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, hingga Satpol PP. Publik menuntut adanya evaluasi menyeluruh dan tindakan hukum tegas terhadap keberadaan pabrik PP Restu Ibu.
Selain menjadi ancaman terhadap keadilan konsumen dan pelaku usaha yang taat aturan, praktik ilegal seperti ini juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap jaminan mutu pangan nasional.(Red)










Komentar