InDepthNews.id (Lampung Selatan) – Di tengah sorotan terhadap tata kelola retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di sejumlah pasar kecamatan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan mulai melempar wacana pembenahan melalui skema parkir berlangganan tahunan berbasis voucher.
Wacana ini muncul sebagai respons atas berbagai persoalan dalam pengelolaan retribusi parkir yang selama ini dinilai belum tertata optimal. Mulai dari standar pelayanan juru parkir yang belum seragam, penggunaan karcis yang lemah, hingga mekanisme penyetoran retribusi yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Plt Kepala Dinas Perhubungan Lampung Selatan, Djuanda, mengakui bahwa pola pungutan parkir konvensional masih menyisakan banyak tantangan di lapangan. Kondisi tersebut mendorong Dishub untuk mulai membahas alternatif sistem pengelolaan parkir yang dinilai lebih terukur dan mudah diawasi.
Salah satu opsi yang saat ini masih dalam tahap wacana adalah penerapan sistem retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum melalui voucher parkir berlangganan tahunan. Skema ini belum masuk pada tahap pengembangan maupun uji coba dan masih sebatas pembahasan konsep.
Menurut Djuanda, gagasan parkir berlangganan dipandang dapat menjadi solusi jangka menengah hingga panjang untuk meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah yang kerap terjadi pada pola pungutan parkir tunai harian. Selain itu, sistem berlangganan juga dinilai dapat menyederhanakan mekanisme pembayaran sekaligus memperkuat pengawasan.
“Konsepnya masih kami bahas. Salah satu opsi yang didiskusikan adalah kemungkinan integrasi pembayaran parkir berlangganan dengan Pajak Kendaraan Bermotor tahunan di Samsat, tentu melalui kerja sama lintas instansi,” ujar Djuanda, Selasa, 16 Desember 2025.
Ia memaparkan, secara hitungan potensi, skema parkir berlangganan berpeluang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan asumsi sekitar 20 ribu kendaraan roda dua mengikuti program berlangganan dengan tarif Rp35 ribu per tahun, potensi pendapatan daerah dapat mencapai Rp700 juta per tahun. Nilai tersebut berpotensi meningkat hingga Rp7 miliar apabila jumlah kendaraan yang berpartisipasi bertambah.
Wacana ini juga mencakup kemungkinan penerapan di seluruh titik pelayanan parkir tepi jalan umum di wilayah Lampung Selatan dalam periode satu tahun, termasuk peluang tambahan kontribusi dari kendaraan roda empat.
“Kalau potensi pendapatannya bisa dimaksimalkan, tentu akan berdampak pada penataan sistem parkir. Mulai dari jumlah juru parkir, penggunaan atribut resmi, hingga penempatan yang lebih tertib,” katanya.
Dishub Lampung Selatan menegaskan bahwa seluruh konsep tersebut tetap akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya kewajiban penyetoran hasil retribusi secara bruto ke kas daerah guna menjamin transparansi, akurasi data, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Meski digadang berpotensi mendongkrak PAD hingga miliaran rupiah, wacana parkir berlangganan tahunan ini masih memerlukan kajian mendalam dan keputusan kebijakan sebelum dapat diterapkan secara nyata di lapangan. (Ar.mcl/RO)










Komentar