InDepthNews. id (Natuna)-Awal di pada tahun 2026 Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Natuna, Provinsi Kepuluan Riau, sudah memberhentikan sementara dua (2) orang Kepala Desa (Kades) yang bertugas di Kecamatan Bunguran Barat dan Kecamatan Batubi Kabupaten Natuna.
Pemberhentian sementara tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Natuna dan diproses oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Natuna.
Kepala DPMD Kabupaten Natuna, Suhardi, juga membenarkan adanya kebijakan pemberhentian sementara tersebut. Ia menyampaikan bahwa dua kepala desa diberhentikan sementara masing-masing berinisial MM dan BTM.
“Iya, benar ada dua orang kepala desa yang sudah diberhentikan sementara dari jabatannya,”tegas Suhardi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp.
Seorang narasumber berinisial AD (38) menilai langkah yang sudah diambil Bupati Natuna, Cen Sui Lan sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya pemberhentian sementara yang dilakukan merupakan sebagai bentuk dalam penegakan disiplin dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dan pemberhentian sementara tersebut diduga kuat berkaitan dengan adanya persoalan hukum, termasuk dugaan penyimpangan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), maupun adanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait kinerja kepala desa yang dinilai kurang optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Jauh hari sebelumnya Bupati Natuna, Cen Sui Lan telah mengingatkan seluruh ASN dan kepala desa agar bekerja secara profesional dalam pengelolaan keuangan negara agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,”ujar AD saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp, Jumat (16/1/2026) siang.
Ia menambahkan pengelolaan ADD dan DD wajib dilaksanakan dalam bentuk secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dasar Hukum Pemberhentian.
Pemberhentian kepala desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 82 Tahun 2015 pengangkatan maupun pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017.
Regulasi tersebut mengatur secara rinci didalam mekanisme dan pengangkatan, untuk pemberhentian sementara hingga pemberhentian definitif kepala desa.
Dalam ketentuan tersebut, kepala desa dapat diberhentikan sementara apabila:
Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa.
Melanggar larangan sebagai kepala desa.
Dinyatakan sebagai terdakwa dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun.
Ditetapkan sebagai tersangka didalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
Sementara pemberhentian definitif
Dapat dilakukan apabila kepala desa
berakhir masa jabatannya
Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan selama enam bulan.
Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa.
Melanggar larangan jabatan.
Tidak melaksanakan kewajiban.
Dan sudah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Kepala desa merupakan jabatan politik yang dipilih langsung oleh masyarakat dengan melalui pemilihan kepala desa (Pilkades).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak tiga periode.
AD menegaskan bahwa pemberhentian sementara dua orang Kades di Natuna dilakukan untuk menjamin tata kelola dalam pemerintahan desa yang bersih, transparan, serta menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik.
“Apa yang sudah dilakukan oleh Bupati Natuna sangat tepat untuk mengambil suatu kebijakan, karena tidak mungkin Bupati Natuna, memberhentikan kepala desa tampa ada landasan yang jelas.,” Tutupnya.
Hingga berita ini sudah diterbitkan dan juga sudah berusaha untuk melakukan konfirmasi terkait informasi tersebut ke Kepala Desa tetapi belum membawakan hasil.
(Ilham)










Komentar