Bupati Nonaktif Lampung Tengah Divonis 5 Tahun Penjara

InDepthNews.id (LAMPUNG) – Bupati nonaktif Lampung Tengah, Ardito Wijaya, divonis lima tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang yang diketuai Enan Sugiarto dalam persidangan, Kamis (27/8/2026).

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Ardito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun,” kata Hakim Enan saat membacakan amar putusan di PN Tanjungkarang.

Selain hukuman penjara, Ardito dijatuhi denda Rp 200 juta. Jika denda tersebut tidak dibayar, hukumannya diganti dengan pidana kurungan selama delapan bulan.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 7.857.000.000. Jika uang pengganti tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda Ardito dapat disita jaksa untuk kemudian dilelang guna menutupi kewajiban tersebut.

“Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama dua tahun,” lanjut Enan dalam amar putusan.

Vonis lima tahun tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang sebelumnya menuntut Ardito dengan hukuman tujuh tahun penjara. JPU juga menuntut pembayaran uang pengganti Rp 7,85 miliar dan denda Rp 200 juta subsider delapan bulan kurungan. Perbedaan lainnya terdapat pada hukuman pencabutan hak politik.

JPU sebelumnya meminta hak Ardito untuk dipilih dan menduduki jabatan publik dicabut selama tiga tahun setelah selesai menjalani pidana. Sementara itu, majelis hakim menjatuhkan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun setelah Ardito selesai menjalani hukuman penjara. Majelis hakim juga menetapkan seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Ardito diperhitungkan sebagai pengurang dari pidana yang dijatuhkan.

Kasus yang menjerat Ardito merupakan buntut operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 10 Desember 2025. OTT tersebut menyeret Ardito bersama sejumlah pihak di lingkungan Pemkab Lampung Tengah.

Dalam persidangan sebelumnya, Ardito didakwa menerima uang dari fee sejumlah proyek dengan nilai mencapai Rp 5,75 miliar. KPK mengungkap dugaan adanya permintaan fee sebesar 15 hingga 20 persen dari sejumlah proyek di Lampung Tengah.

Pada periode Februari hingga November 2025, Ardito diduga menerima Rp 5,25 miliar melalui Riki Hendra Saputra dan Ranu Hari Prasetyo. Selain itu, Ardito diduga menerima Rp 500 juta yang berkaitan dengan proyek pengadaan alat kesehatan melalui Anton Wibowo.

Jaksa dalam persidangan juga menyebut uang tersebut digunakan untuk sejumlah kepentingan, termasuk pelunasan utang kampanye. Atas putusan tersebut, baik jaksa maupun Ardito menyatakan masih pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

 

Komentar