Bupati Natuna Tuntaskan Utang Rp69,95 Miliar, 2024-2025 di Tahun 2026 

InDepthNews.id (Natuna)-Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Natuna, Provinsi Kepuluan Riau (Kepri), akhirnya menuntaskan seluruh sisa kewajiban pembayaran utang tahun anggaran 2024 dan 2025 dengan mencapai Rp69.959.054.897,71

Atau sekitar Rp69,95 miliar. Penyelesaian tersebut menjadi langkah penting pemerintah daerah dalam menata kembali kondisi keuangan sekaligus memenuhi hak kontraktor atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
‎
‎Kepastian penyelesaian utang itu disampaikan langsung oleh Bupati Natuna, Cen Sui Lan, dalam konferensi pers yang berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Natuna, Kamis (29/10/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Natuna Rusdi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Suryanto, serta perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D).
‎
‎Berdasarkan data yang dipaparkan pemerintah daerah, sisa utang tahun anggaran 2024 per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp37.136.310.469,78. Sementara kewajiban tahun anggaran 2025 mencapai Rp32.822.744.427,93.
‎
‎Dengan demikian, total kewajiban dari kedua tahun anggaran tersebut mencapai Rp69.959.054.897,71. Seluruhnya telah diselesaikan pembayarannya hingga 28 Oktober 2026, sehingga saldo utang untuk tahun anggaran 2024 dan 2025 tercatat nihil.
‎
‎Utang 2024 Sempat Menembus Rp187 Miliar
‎
‎Dalam pemaparan tersebut, Bupati juga menjelaskan perjalanan penyelesaian kewajiban pemerintah daerah, khususnya utang tahun anggaran 2024 yang sebelumnya mencapai Rp187.114.328.766,80 atau sekitar Rp187,11 miliar per 31 Desember 2024.
‎
‎Dari jumlah tersebut, pemerintah daerah telah merealisasikan pembayaran sebesar Rp149.978.018.297,02 sepanjang 2025. Dengan demikian, masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp37.136.310.469,78 yang kemudian dituntaskan pada 2026.
‎
‎Sementara itu, utang tahun anggaran 2025 sebesar Rp32.822.744.427,93 juga telah diselesaikan pada tahun 2026.
‎
‎Penyelesaian tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Natuna memenuhi kewajiban keuangan yang telah timbul, sekaligus memberikan kepastian pembayaran kepada pihak ketiga yang telah menyelesaikan pekerjaan sesuai tanggung jawabnya.
‎
‎Cen Sui Lan: Kewajiban Harus Diselesaikan, Anggaran Tetap Terukur
‎
‎Bupati Natuna Cen Sui Lan menegaskan bahwa penyelesaian utang daerah merupakan salah satu prioritas pemerintahannya, meskipun kondisi fiskal daerah masih menghadapi keterbatasan dan kebijakan efisiensi anggaran.
‎
‎Menurutnya, pemerintah harus cermat menentukan skala prioritas agar kewajiban yang telah menjadi tanggung jawab daerah dapat diselesaikan tanpa mengabaikan kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan masyarakat.
‎
‎Cen Sui Lan juga menyampaikan apresiasi kepada para kontraktor yang telah menunjukkan kesabaran selama menunggu proses pembayaran.
‎
‎Ia memahami bahwa keterlambatan pembayaran dapat memberikan dampak terhadap kondisi usaha dan perputaran modal para pelaksana pekerjaan. Karena itu, penyelesaian kewajiban tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan yang tersedia.
‎
‎Bagi Kabupaten Natuna yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan sumber pendapatan daerah, pengelolaan anggaran membutuhkan perencanaan yang matang agar setiap kewajiban dan kebutuhan pembangunan dapat berjalan secara seimbang.
‎
‎Tahun 2027, Program Prioritas Harus Disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan
‎
‎Dengan diselesaikannya sisa utang tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang untuk kembali memperkuat perencanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
‎
‎Namun, kondisi saldo utang yang telah nihil untuk dua tahun anggaran tersebut bukan berarti tantangan keuangan daerah telah sepenuhnya berakhir.
‎
‎Pemkab Natuna tetap harus menjaga disiplin fiskal, memastikan perencanaan kegiatan sesuai kemampuan anggaran, serta mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat.
‎
‎Sejumlah program yang sebelumnya menghadapi kendala pembiayaan diharapkan dapat direncanakan secara lebih realistis pada 2027, termasuk sektor kesehatan dan pelayanan publik lainnya.
‎
‎Langkah tersebut penting agar penyelesaian kewajiban masa lalu tidak kembali menimbulkan beban keuangan yang berpotensi menghambat program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
‎
‎MTQ 2028 Mulai Diperhitungkan dalam Perencanaan Anggaran
‎
‎Selain membahas penyelesaian utang, konferensi pers tersebut turut menyinggung persiapan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) pada 2028.
‎
‎Pemkab Natuna berharap agenda keagamaan tersebut nantinya tidak hanya menjadi ajang syiar Islam dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
‎
‎Kehadiran peserta dan pengunjung dari berbagai daerah diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perdagangan, jasa, serta membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Natuna.
‎
‎Meski demikian, kebutuhan pembiayaan MTQ tetap harus diperhitungkan secara matang dan diselaraskan dengan kemampuan fiskal daerah serta prioritas pelayanan dasar masyarakat.
‎
‎Transparansi Keuangan Menjadi Tantangan Berikutnya
‎
‎Penyelesaian utang sebesar Rp69,95 miliar tersebut menjadi catatan penting dalam perjalanan pengelolaan keuangan Kabupaten Natuna. Namun, masyarakat tentu berharap capaian ini diikuti dengan pengelolaan anggaran yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
‎
‎Pemerintah daerah perlu memastikan setiap program pembangunan ke depan didukung perencanaan anggaran yang realistis, pelaksanaan yang tepat sasaran, serta pengawasan yang konsisten.
‎
‎Dengan demikian, kondisi keuangan daerah yang mulai ditata dapat menjadi fondasi bagi pembangunan Natuna yang lebih berkelanjutan.
‎
‎Kini, setelah seluruh sisa kewajiban tahun anggaran 2024 dan 2025 dinyatakan lunas berdasarkan data yang dipaparkan, pekerjaan berikutnya bagi Pemkab Natuna adalah menjaga agar persoalan utang serupa tidak kembali berulang, sekaligus memastikan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

(Ilham)

Komentar