InDepthNews.id (Lampung Selatan) – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, secara resmi menyerahkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Lampung Selatan. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Kecamatan Kalianda, pada Rabu (19/3/2025) pagi.
Sebanyak 6.696 pegawai menerima THR yang telah dianggarkan melalui APBD Tahun 2025 sebesar Rp38,1 miliar. Rinciannya, penerima THR terdiri dari 50 anggota DPRD, 6.017 PNS, dan 629 PPPK.
Dalam sambutannya, Bupati Egi menyampaikan bahwa pemberian THR ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap kerja keras para ASN dalam menjalankan tugasnya.
“Ini adalah wujud perhatian dan penghargaan bagi Anggota DPRD, PNS, serta PPPK melalui APBD Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025. Saya berharap THR ini menjadi penyemangat bagi bapak dan ibu semua dalam meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Bupati Egi.
Selain THR, Pemkab Lampung Selatan juga menaikkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dari 50 persen menjadi 75 persen tahun ini.
“Tahun ini jumlahnya saya naikkan 25 persen, doakan tahun depan bisa 100 persen. Saya ingin hak bapak dan ibu meningkat, tetapi saya juga menuntut peningkatan kinerja dari bapak dan ibu sekalian,” tegasnya di hadapan ratusan ASN yang hadir dalam acara tersebut.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Lampung Selatan, Wahidin Amin, menambahkan bahwa pencairan THR akan dimulai hari ini. Selain itu, ia memastikan bahwa mulai 1 April 2025, pencairan gaji ASN akan dilakukan tepat waktu setiap tanggal 1, meskipun bertepatan dengan hari libur atau tanggal merah.
“Ini merupakan terobosan dan inovasi dari Bapak Bupati Lampung Selatan. Dengan kebijakan ini, PNS dan PPPK tetap bisa menerima gaji tepat waktu setiap bulannya tanpa harus menunggu hari kerja,” jelas Wahidin Amin.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan kesejahteraan ASN di Lampung Selatan semakin meningkat, sehingga dapat berdampak positif terhadap pelayanan publik. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus mengupayakan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan pegawai, sekaligus mendorong peningkatan kualitas kerja dalam melayani masyarakat.(Ar mcl)










Komentar