InDepthNews.id (Lampung Selatan) – Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus, meluapkan kekecewaan serius terhadap sikap Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang dinilai tidak menunjukkan itikad baik dalam merespons aspirasi publik.
Kekecewaan itu mencuat setelah Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama tidak hadir menemui massa aksi, yang menyampaikan tuntutan secara terbuka dan demokratis.
Absennya kepala daerah dalam momentum aksi tersebut, dinilai sebagai sinyal lemahnya komitmen terhadap keterbukaan dan partisipasi publik. Mahasiswa menilai ketidakhadiran bupati bukan sekadar persoalan agenda, melainkan mencerminkan sikap abai terhadap suara masyarakat, yang disampaikan melalui mekanisme demokrasi.
Kekecewaan massa aksi semakin bertambah setelah Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Erma Yusneli, juga tidak hadir menemui demonstran. Padahal DPRD memiliki fungsi representasi rakyat serta tanggung jawab moral dan politik untuk menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah daerah.
Kondisi di lapangan mempertegas kritik tersebut. Saat aksi berlangsung, kantor DPRD Kabupaten Lampung Selatan dilaporkan hampir kosong. Berdasarkan informasi yang diterima massa aksi, hanya satu anggota dewan yang berada di kantor dan dapat ditemui.
Situasi ini dinilai sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab wakil rakyat terhadap aspirasi masyarakat yang sedang disuarakan secara terbuka.
Cipayung Plus menegaskan bahwa aksi yang digelar merupakan bentuk kontrol sosial yang sah dalam sistem demokrasi. Mahasiswa menilai kehadiran pejabat publik seharusnya menjadi wujud penghormatan terhadap rakyat dan komitmen pada dialog, bukan justru menghindar dari tanggung jawab politik.
Ketua PMII Lampung Selatan, Niko Mardana, menilai ketidakhadiran bupati dan pimpinan DPRD menjadi preseden buruk bagi demokrasi lokal serta mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Kami turun ke jalan bukan untuk mencari konflik, tetapi untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Ketika bupati dan ketua DPRD tidak mau hadir menemui massa aksi, ini menunjukkan bahwa ruang dialog sengaja ditutup. Padahal mereka dipilih oleh rakyat dan seharusnya bertanggung jawab langsung kepada rakyat,” tegas Niko.
(Ar.mcl)










Komentar