BPK Temukan SPJ Rp516.596.944 Untuk BBM Randis Bupati dan wakil bupati Tak Resmi 

InDepthNews.id (Lampung) – Belanja bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat menjadi bagian dari temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pertanggungjawaban belanja bahan bakar dan pelumas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2025.

Dalam pemeriksaan, ditemukan pertanggungjawaban belanja BBM kendaraan sebesar Rp516.596.944 yang menggunakan nota pembelian BBM yang tidak sesuai dengan nota asli Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Khusus kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati, hasil wawancara dengan pejabat terkait mengungkapkan bahwa mekanisme pembelian BBM dilakukan dengan memberikan uang terlebih dahulu kepada pengemudi. Setelah BBM dibelanjakan, pengemudi kemudian menyerahkan nota kepada PPTK sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Namun, dalam pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa pemilik kendaraan tidak selalu memperoleh bukti pengisian BBM dari SPBU. Kondisi tersebut menyebabkan terdapat nota yang dicetak sendiri oleh bagian umum, khususnya untuk nota pembelian BBM kendaraan Bupati dan Wakil Bupati.

Sementara itu, untuk pegawai lainnya, pembelian BBM dilakukan melalui mekanisme reimburse. Pengguna kendaraan terlebih dahulu menggunakan uang pribadi untuk membeli BBM, kemudian menyerahkan nota kepada bendahara untuk mendapatkan penggantian.

BPK juga mencatat adanya kelemahan dalam proses pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban. Bendahara disebut hanya menerima nota pembelian BBM dari pengguna kendaraan tanpa memastikan keaslian nota tersebut.

Dari pemeriksaan lebih lanjut, nilai pembelian BBM yang dihitung secara riil mencapai Rp440.467.944. Sementara nilai yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp516.596.944.

Dengan demikian terdapat selisih Rp76.129.000 yang dinilai sebagai penggunaan BBM kendaraan yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.

Atas selisih tersebut, Sekretariat Daerah Pesisir Barat telah menindaklanjuti dengan menyetorkan Rp25.815.000 ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Namun, masih terdapat Rp50.314.000 yang belum ditindaklanjuti.

Temuan tersebut menjadi bagian dari hasil pemeriksaan atas belanja bahan-bahan bakar dan pelumas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025.

Komentar