InDepthNews.id (Lampung Selatan) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025. Dari anggaran BTT Pemkab Lampung Selatan sebesar Rp4.775.207.000, realisasinya hanya Rp858.938.203 atau 17,99%. Adapun realisasi BTT di BPBD mencapai Rp228.426.000.
Dana tersebut digunakan untuk bantuan perbaikan rumah pascabencana hidrometeorologi. Namun, hasil pemeriksaan menemukan bahwa bantuan kepada penerima diberikan secara tunai dan terdapat perbedaan antara nilai bantuan dalam dokumen pertanggungjawaban dengan yang diterima warga. Selisihnya mencapai Rp7.390.000.
Temuan itu diperkuat hasil uji petik di tujuh desa. Beberapa tanda terima disebut telah diubah atau dicoret nilai nominalnya,ada tanda terima yang dibuat ulang, sementara tanda terima lama dibuang oleh Sdri. MY selaku koordinator penyerahan bantuan.
BPK juga menemukan biaya operasional kegiatan sebesar Rp34.536.000, meliputi perjalanan dinas dalam daerah, BBM, ATK, pemeliharaan komputer, serta makanan dan minuman. Dari jumlah itu, Rp20.187.200 dipertanggungjawabkan tidak sesuai kondisi senyatanya. Pelaksana perjalanan dinas disebut tidak menerima uang sesuai bukti pertanggungjawaban, dan MY mengakui adanya belanja yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Dengan demikian, BPK menilai terdapat kelebihan pembayaran atas Belanja Tidak Terduga BPBD sebesar Rp27.577.200, terdiri dari pemotongan bantuan yang tidak diserahkan kepada penerima Rp7.390.000 dan belanja operasional yang tidak sesuai ketentuan Rp20.187.200.
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui BPBD telah menindaklanjuti temuan tersebut dengan menyetor Rp27.577.200 ke kas daerah pada 5 Mei 2026.










Komentar