InDepthNews.id (Lampung Selatan) – BPK menemukan pertanggungjawaban belanja BBM pada 10 OPD di Kabupaten Lampung Selatan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.
Dalam pemeriksaan, BPK menemukan bukti pembelian BBM yang dilampirkan dalam SPJ ternyata bukan merupakan bukti yang dikeluarkan oleh SPBU. Temuan tersebut diperoleh setelah BPK membandingkan bukti pembelian dengan data transaksi MyPertamina serta melakukan konfirmasi kepada pihak di empat SPBU.
BPK juga menemukan adanya bukti pembelian BBM yang diperoleh dari pihak ketiga dan kemudian digunakan sebagai dokumen pertanggungjawaban.
Dari hasil pemeriksaan, kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp98.531.579 pada 10 OPD, yakni Dinas PUPR, DPMPPTSP, Sekretariat DPRD, Diskominfo, Dinas Perikanan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, BPPRD, Bappeda, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Nilai terbesar ditemukan pada Dinas Perikanan sebesar Rp18.588.716, disusul Dinas Perumahan dan Permukiman Rp15.720.000 serta Diskominfo Rp13.808.768.
BPK menyebut proses verifikasi selama ini hanya memeriksa kelengkapan dan kesesuaian nominal bukti pembelian, tanpa menguji keabsahan bukti tersebut.
Pemegang kendaraan yang diwawancarai menjelaskan penggunaan bukti dari pihak ketiga dilakukan karena kendaraan dinas menggunakan BBM bersubsidi, sementara kendaraan berplat merah dilarang mengisi BBM bersubsidi. Mereka juga menyebut anggaran BBM tidak mencukupi jika harus menggunakan BBM nonsubsidi.
Atas permasalahan tersebut, Pemkab Lampung Selatan melalui OPD terkait disebut telah melakukan penyetoran ke kas daerah sebagai tindak lanjut permasalahan belanja pemeliharaan kendaraan bermotor yang tidak sesuai ketentuan.










Komentar