Anti Klimaks..! Jenggis Tegaskan Pinjaman Rp100 M ke PT.SMI Sudah Prosedural 

InDepthNews.id (Lampung Selatan) – Kisruh pinjaman RP.100 Milyar Pemkab Lampung Selatan Kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) belakangan terakhir, sepertinya justru anti klimaks.

Setelah sebelumnya ramai diperbincangkan, pinjaman tersebut diduga inprosedural atau tak sesuai prosedur, karena sejumlah anggota DPRD setempat, mengaku tidak mengetahui mengenai rencana pinjaman tersebut. Justru hal itu malah dimentahkan oleh

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung Selatan (Lamsel) Jenggis Khan Haikal,SH.

Jenggis bahkan memastikan rencana pinjaman telah dibahas dan disahkan DPRD melalui rapat paripurna.

Hal ini disampaikan Jenggis usai mengikuti aksi bersih-bersih, di Pantai Batu Rame, Kelurahan Way Urang, Kalianda, saat memperingati milad ke-25 Partai Demokrat.

Dihadapan sejumlah wartawan, politisi senior Partai Demokrat Lamsel ini menjelaskan pinjaman saat ini masih di Kementerian Keuangan, untuk proses evaluasi terhadap kemampuan fiskal Pemkab Lamsel. Sehingga menurut Jenggis, pinjaman tersebut belum memperoleh persetujuan akhir maupun pencairan.

“Dari informasi yang saya dapatkan,masih diproses untuk menentukan layak atau tidak Lampung Selatan mendapatkan pinjaman Rp100 miliar dari PT SMI. Dana itu belum turun. Masih tahap perencanaan. Kalau nanti disetujui, akan ada tim yang melakukan survei untuk menentukan titik pembangunan yang layak dibiayai,” beber nya.

Meski masih menunggu rekomendasi pemerintah pusat, Jenggis menegaskan pembahasan mengenai rencana pinjaman sudah dilakukan DPRD sejak pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, pada 2025 lalu.

Bahkan ia mengaku ikut langsung dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

“Saya ada di Banggar waktu itu. Memang ada slot rencana anggaran pinjaman ke PT SMI. Setelah itu diparipurnakan dan sudah sah. Sekarang tinggal menunggu rekomendasi dari Kementerian Keuangan,”ucapnya.

Menurut anggota DPRD Lamsel 3 periode ini, kemungkinan masih ada anggota dewan yang belum memahami tahapan pembahasan anggaran.Sehingga ada sejumlah anggota dewan yang mengaku belum mengetahui rencana pinjaman pemkab ke PT.SMI.

“Mungkin mereka belum membaca atau belum memahami. Karena itu kami menyarankan pimpinan DPRD memberikan sosialisasi mengenai tahapan pinjaman ini kepada anggota dewan yang belum memahami,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga membeberkan Pemkab Lampung Selatan masih memiliki kewajiban pinjaman kepada PT.SMI yang diajukan sekitar lima tahun lalu.

Menurutnya, pinjaman sebelumnya bernilai sekitar Rp120 miliar dan saat ini masih menyisakan kewajiban sekitar Rp20 miliar yang dijadwalkan lunas pada 2027.

“Kalau sudah lunas tahun depan, kita tidak punya utang lagi. Kalau pengajuan yang sekarang disetujui, berarti nanti ada pinjaman baru,” ujarnya.

Secara pribadi, Jenggis mengaku mendukung rencana pinjaman kepada PT.SMI sepanjang benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Meski memastikan pembahasan pinjaman telah melalui mekanisme Banggar dan rapat paripurna DPRD, Jenggis tidak memberikan jawaban tegas ketika ditanya siapa yang menandatangani dokumen usulan pengajuan pinjaman Pemkab Lampung Selatan kepada PT.SMI.

Ia hanya menjelaskan DPRD hanya menyetujui rencana pinjaman dalam pembahasan anggaran. Sedangkan proses administrasi pengajuan berada di ranah pemerintah daerah.

“Nanti agar lebih memahami, coba konsul dengan Pak Sekda sebagai pemerintah daerah agar bisa dikroscek,” saran nya.

Hingga berita ini ditulis, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait siapa yang menandatangani usulan pinjaman.Termasuk proyek infrastruktur apa saja yang akan dibiayai jika proyeksi pinjaman Rp100 miliar disetujui dan memperoleh rekomendasi dari Kementerian Keuangan.

InDepthNews.id akan terus berupaya meminta konfirmasi kepada Sekretaris Daerah dan pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan lengkap mengenai proses administrasi, dasar pengajuan, serta rencana alokasi penggunaan pinjaman. Sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang. (Ar.mcl)

Komentar