InDepthNews.id (Natuna)-Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Natuna Provinsi Kepuluan Riau (Kepri), menganggarkan belanja perjalanan dinas biasa di tahun 2026 sebesar Rp 2,5 Milyar lebih.
Menjadi sorotan tajam ditegah publik dan diduga ada unsur korupsi maupun pemborosan anggaran dimasa ekonomi Natuna yang lagi sulit. Rabu 25/02/2026.
Berdasarkan dari data Rencana Umum Pengadaan (RUP), tercatat tentang paket swakelola dengan total pagu mencapai Rp 256.821.067 bersumber dari APBD Kabupaten Natuna.
Paket itu tercatat dengan bentuk Kode RUP 42003877 dan dilaksanakan melalui skema Swakelola Tipe I dengan periode kegiatan Januari hingga Desember 2026.
Didalam data dokumen RUP yang dapat diakses oleh seluruh publik, kegiatan dicantumkan dalam bentuk 1 satu paket tanpa adanya rincian jumlah perjalanan dinas, jumlah untuk personel, frekuensi keberangkatan, maupun standar biaya satuan yang dapat digunakan.
Deskripsi kegiatan itu, menyebutkan perjalanan dinas ke Batam, DKI Jakarta, dan Tanjung Pinang.
Namun tidak dijelaskan berapa kali dalam satu tahun perjalanan dinas biasa dilakukan maupun berapa jumlah orang diberangkatkan dalam output konkret dari kegiatan tersebut.
Saat dikonfirmasi oleh media ini Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Natuna, Sudirman mengatakan bahwa penggunaan anggaran tersebut untuk dapat mendukung kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi dan keberangkatan Calon Jemaah Haji (CJH).
”Untuk keberangkatan calon jemaah haji ada sekitar 30 orang lebih dari wilayah Kabupaten Natuna dan kami masih menunggu daftar nama yang fit untuk di berangkatkan.,”Ucapnya.
Dari tiket pesawat dan transportasi darat maupun hotel serta konsumsi lainnya yang harus dipersiapakan selama di luar daerah.
Ditambah dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pendamping maupun tim dari kesehatan daerah dan Petugas Haji Daerah (TPHD) yang dilengkapi oleh SK Bupati Natuna kalau di sertakan untuk di berangkatkan.
Ia menambahkan pagu anggaran Rp 2,5 Milyar lebih itu ditambah untuk seluruh peserta kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dan akan dikirim ketingkat Provinsi Kepuluan Riau, mengunakan tranportasi udara (Pesawat) dari Natuna.
Namun kegiatan MTQ ditingkat Provinsi Kepri biasanya berlangsung cukup lama 11-12 hari untuk kembali ke Kabupaten Natuna maka seluruh biaya saat di luar daerah akan dihitung secara rinci.,”Tegas Sudirman.
Senada dengan seorang narasumber inisial PH (56) mengatakan administrasi Kesra Natuna berpotensi amburadul dan tidak tepat sasaran karena peruntukan perjalanan dinas biasa dapat digunakan oleh ASN selama satu tahun dengan pagu anggaran Rp 2,5 Milyar lebih.
Bukan keberangkatan masyarakat sipil yang akan ikut dalam perlombaan MTQ di tingkat Provinsi Kepuluan Riau dan maupun untuk para calon jemaah haji yang juga tidak dapat di SPPD karena masyakarat sipil.
“Karena kalifah MTQ harus memiliki pos anggaran sendiri dalam pembiayaannya masuk kedalam belanja Hibah ke LPTQ maupun belanja pembinaan keagamaan dan belanja jasa kegiatan.,”Tegasnya.
Perjalanan dinas biasa di peruntukan untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti agenda kegiatan negara diluar daerah dalam waktu singkat dan di ketahui oleh Bupati Natuna, didukung oleh surat tugas, dokumentasi kegiatan dan SPPD yang dapat di pertanggung jawabkan.
Perjalanan dinas biasa pegawai negeri tidak semestinya digabung satu mata anggaran dengan biaya keberangkatan jemaah haji dan MTQ, karena substansi kegiatannya sudah sangat berbeda serta Outputnya juga berbeda target dalam penerima manfaat berbeda dan Struktur akunnya berbeda.
Jika seluruh biaya pegawai negeri sipil dan masyarakat sipil dimasukkan dalam bentuk paket perjalanan dinas biasa, maka dapat berpotensi:
Salah klasifikasi akun.
Tidak sesuai peruntukan.
Melanggar prinsip spesifik dan transparansi.
Menjadi temuan dalam administrasi dan bahkan indikasi penyimpangan jika ada kerugian keuangan daerah.
Apabila terjadi kesalahan penganggaran yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah maka dapat berpotensi menjadi temuan Aparat Pengawasan didalam Intern Pemerintah (APIP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Lebih jauh, apabila ditemukan unsur melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan daerah, maka dapat dijerat ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam:
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp. 1 miliar.
Pasal 3 UU Tipikor, terkait tentang didalam penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara dan daerah.
Selain dari sisi administrasi keuangan di dalam daerah ketidaksesuaian klasifikasi terhadap belanja berpotensi melanggar ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang sudah diatur didalam regulasi penganggaran berbasis kinerja.
(Ilham)










Komentar