Ada Apa, Kanwil BPN Kepri Terkesan Aktif dalam Upaya Perpanjangan HGB PT. CDA

InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Selasa Tanggal 10 September 2024 adalah batas waktu berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00753 dengan luas 178,19 Ha dan HGB nomor 00780 dengan luas 75,06 Ha atasnama PT Citra Daya Aditiya (CDA).

Namun gerakan-gerakan dan upaya pihak perusahaan CDA dan Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Provinsi Kepri di jelang akhir-akhir masa berlakunya HGB PT CDA tersebut semakin mencurigakan.

Hal itu terbukti, dari pengakuan Ketua RT dan Ibu RW yang membawahi wilayah administrasi lokasi tanah HGB PT CDA itu, dimana beberapa hari sebelum warga berkumpul pada Hari Minggu (08/09/2024), untuk menyatakan sikap penolakan perpanjangan HGB Nomor 00753 dengan luas 178,19 Ha dan HGB nomor 00780 dengan luas 75,06 Ha atasnama PT Citra Daya Aditiya (CDA) tersebut, pihak RT dan RW didatangi oleh pihak perusahaan dan pihak Kanwil BPN Kepri.

Dengan menunjukkan skema gambar peruntukan lahan, pihak perusahaan dan pihak Kanwil BPN merayu pihak RT dan RW setempat untuk diminta bantuannya guna memberitahukan kepada warga untuk direlokasi di lokasi yang sudah mereka planning kan.

Namun niat pihak perusahaan dan Kanwil BPN itupun ditolak mentah-mentah oleh pihak RT dan RW, karena menurut RT itu bukanlah tugas mereka.

“Itu bukan tugas kami,” tegas Azman, Ketua RT 003/006 Kelurahan Air Raja, Minggu (08/09/2024) dihadapan warga.

Bila dicermati, ada yang aneh dan mencurigakan dengan pihak Kanwil BPN Kepri yang begitu aktif bekerjasama dengan pihak PT CDA dalam upaya untuk memperpanjang HGB PT CDA yang sudah diunjung tanduk itu.

Ada apa dengan Kanwil BPN Kepri, apakah tindakan aktif tersebut hanyalah sekedar kelakuan oknum Kanwil BPN Kepri, atau memang Kanwil BPN Kepri sebagai institusi yang menjalankan fungsinya.

Bila konteksnya Kanwil BPN sebagai institusi yang menjalankan tugas dan fungsinya maka sangatlah aneh dan patut dicurigai, karena berdasarkan aturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah terkait perpanjangan HGB, maka berdasarkan peraturan tersebut, para pemegang HGB wajib melakukan perpanjangan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu HGB tersebut.

Bila merujuk pada aturan tersebut, pertanyaannya, mengapa beberapa hari menjelang matinya HGB tersebut baru akan diajukan perpanjangan oleh pihak Perusahaan, sebagai bukti petunjuk yakni pihak Kawil BPN ikut turun langsung meninjau lapangan dan membujuk RT dan RW untuk merayu warga penggarap untuk di relokasi sebagaimana rencana yang diduga Akal-akalan yang sudah di planingkan pihak perusahaan, pertanyaannya, ada apa?

Apakah aktifnya pihak Kanwil BPN ini merupakan kesepakatan bersama yang sudah direncanakan oleh pihak Kanwil BPN dengan pihak perusahaan untuk sengaja menciptakan keresahan di masyarakat dan menciptakan konflik di masyarakat?

Kembali ke persoalan perpanjangan HGB, bila merujuk pada aturan administrasi perpanjangan HGB, maka, dalam dokumen perpanjangan HGB ada klausul yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan yakni “Surat Pernyataan bahwa Tanah Masih Dimanfaatkan Sesuai Tujuan Semula”, dari sini saja syarat untuk perpanjangan HGB sudah gugur, itu pun bila pihak Kanwil BPN obyektif, karena di dalam bunyi kalimat “MASIH” tersebut artinya mengandung arti Sudah Dimanfaatkan atau dimanfaatkan sesuai peruntukan HGB, namun fakta dilapangan sudah hampir masa berlaku HGB itu habis yakni direntang masa 30 (tiga puluh) tahun tidak satupun dari keseluruhan tanah dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Bukan itu saja, didalam pengajuan perpanjangan HGB juga pihak perusahaan harus mengisi form “Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dan Pernyataan Tanah Dikuasai secara Fisik”, bila merujuk pada klausul ini, maka sangat jelaslah juga sudah tidak sesuai dengan fakta dilapangan, artinya tidak ada satupun alasan pihak Kanwil BPN Kepri untuk memperpanjang HGB Nomor 00753 dengan luas 178,19 Ha dan HGB nomor 00780 dengan luas 75,06 Ha atasnama PT Citra Daya Aditiya (CDA) tersebut, baik secara hukum formil maupun Administratif, karena tidak memenuhi unsur untuk diperpanjang.

Berkaca pada fakta dilapangan dan aturan yang harus dipenuhi oleh Pihak Perusahaan yakni PT CDA untuk memperpanjang HGB Nomor 00753 dengan luas 178,19 Ha dan HGB nomor 00780 dengan luas 75,06 Ha yang secara terang benderang sudah tidak layak bahkan sangat tidak layak maka patut diwaspadai apabila ada niatan Kanwil BPN untuk tetap kekeh memperpanjang HGB tersebut karena dapat diduga ada sesuatu dengan Kanwil BPN Kepri.

Sebelumnya diketahui, Sekitar 400 Kepala Keluarga (KK) warga penggarap tanah di KM.14 Kelurahan Air Raja menolak perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00753 dengan luas 178,19 Ha dan HGB nomor 00780 dengan luas 75,06 Ha atasnama PT Citra Daya Aditiya (CDA).

Penolakan perpanjangan HGB PT Citra Daya Aditya itu disampaikan saat seluruh warga di kawasan tersebut melakukan pertemuan pada Minggu (08/09/2024). Koordinator masyarakat setempat yang melakukan penolakan, Mohamad Parkusnadi menyampaikan beberapa poin alasan penolakan perpanjangan HGB di lahan seluas 253 hektare tersebut.

Adapun alasan penolakan itu menurut warga yang dibacakan oleh melalui pernyataan sikap bersama yakni:

1. Sejak diberikan HGB pada tanggal 21 Juni 1995 PT. CDA tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya untuk mendirikan bangunan-bangunan diatas tanah tersebut dalam jangka 30 (tiga puluh) tahun atau hingga berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00753 dengan luas 178,19 Ha dan HGB nomor 00780 dengan luas 75,06 Ha atasnama PT Citra Daya Aditiya (CDA).

2. Bahwa sejak diberikannya HGB Nomor 00753 dengan luas 178,19 Ha dan HGB nomor 00780 dengan luas 75,06 Ha pihak PT CDA tidak menggunakan tanahnya dengan baik sesuai dengan sifat, keadaan dan tujuan pemberian hak.

3. Bahwa bukti penggunaan tanahnya tidak sesuai dengan tujuan pemberian haknya adalah sebagian besar lokasi PT CDA telah dilakukan penambahan biji bauksit secara illegal yang berdampak pada kerugian negara serta rusaknya rona lingkungan hidup.

4. Bahwa pemberian perpanjangan HGB Nomor 00753 dan dan HGB nomor 00780 dengan luas 75,06 Ha pada PT CDA akan berdampak pada terusirnya ratusan kepala keluarga penggarap yang sudah mendiami lokasi tersebut sejak tahun 2004 atau sudah 20 tahun lamanya

5. Bahwa sebagian besar lokasi HGB Nomor 00753 dan dan HGB nomor 00780 atasnama PT CDA tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang (RTRW) kota Tanjungpinang.

“Akan ada ratusan warga yang terusir. Kami sudah 20 tahun mendiami lokasi ini,” tegasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang serta kepala BPN untuk menolak perpanjangan atau pembaruan HGB PT Citra Daya Aditya di lokasi tersebut.

“Apabila harapan kami tidak segera diindahkan, oleh Menteri ATR, dan BPN dan jajarannya, maka kami akan melakukan aksi unjuk rasa dan menyampaikan aduan kami secara resmi ke Presiden, dan DPR RI,” tegas Mohamad Parkusnadi mengakhiri pernyataan sikap. (Red)

Komentar