InDepthNews. Id (Natuna)-Sejumlah pedagang kecil di wilayah Batu Kapal, Ranai, mengaku kecewa terhadap pelayanan oknum petugas PLN Ranai. Jumat 31/10/2025.
Kekecewaan itu muncul setelah meteran listrik milik tiga pedagang UMKM dicabut, dan mereka diminta melakukan pemasangan baru dengan biaya lebih dari Rp.1 juta lebih.
Padahal, menurut warga, kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya, namun tidak pernah dipungut biaya oleh pihak PLN.
Salah satu pelanggan tetap PLN Natuna, Ruslan, menyampaikan kekecewaannya atas tindakan tersebut.
“Padahal sebelumnya sudah pernah terjadi dan tidak pernah dipungut biaya oleh pihak PLN, tapi sekarang sangat berbeda. Kami sangat kecewa terhadap pelayanan PLN terhadap masyarakat kecil,” ujar Ruslan.
Ia menambahkan, para pedagang sedang dalam kondisi sulit karena baru saja dipindahkan oleh Pemerintah Daerah Natuna dari lokasi lama ke tempat baru yang lebih aman.
“Kami sudah digusur, sedang berjuang mulai dari nol lagi, tapi malah meteran listrik kami dicabut dan disuruh bayar lagi,” katanya dengan nada kecewa.
PLN Minta Laporan Jika Ada Oknum Nakal.
Menanggapi hal itu, Staf Pelayanan Unit Layanan Pelanggan PLN Natuna, Rada Apriyanti, meminta masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan oknum petugas yang melakukan pelanggaran atau pungutan liar.
“Kalau ada oknum-oknum dari pihak PLN Ranai yang nakal saat memberi pelayanan ke warga, mohon segera untuk dapat dilaporkan. Agar oknum itu mendapatkan sanksi berupa pemecatan dari pekerjaan yang dijalaninya,” tegas Rada.
Ia juga menjelaskan bahwa pemasangan baru memang memiliki biaya resmi sesuai SOP, termasuk pemindahan meteran dari rumah lama ke rumah baru.
“Setahu saya, kalau untuk pemasangan baru memang ada biaya resmi, termasuk jika memindahkan meteran. Tapi semua harus sesuai prosedur, tidak boleh ada pungutan di luar ketentuan,” tambahnya.
Sanksi Pidana untuk Oknum PLN yang Melanggar SOP.
Apabila terbukti ada oknum petugas PLN yang melanggar SOP dan melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pelanggan, tindakan tersebut bisa dijerat pidana korupsi dan penyalahgunaan jabatan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 huruf e menyebutkan:
“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud tentang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp.1 miliar.”
Selain itu, jika pungutan dilakukan dengan ancaman atau paksaan, pelaku juga bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, yang ancamannya mencapai 9 tahun penjara.
PLN Diminta Tegas dan Transparan.
Sebagai BUMN pelayan publik, PLN memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Tindakan tegas terhadap oknum nakal perlu dilakukan agar citra PLN tetap bersih dan pelayanan terhadap rakyat kecil tidak dirusak oleh individu yang menyalahgunakan wewenang.
Transparansi dan pengawasan internal menjadi kunci agar kasus serupa tidak terulang kembali, khususnya di wilayah pelayanan PLN ULP Ranai dan sekitarnya.
“Yang kami minta cuma keadilan. Kami mau listrik kami kembali, biar bisa kerja lagi,” tutup Ruslan.
(Ilham)










Komentar