PLN Ranai Disorot, Warga UMKM Mengaku Dipungut Biaya Meteran Baru Usai Digusur

InDepthNews. Id (Natuna)-Pelayanan publik seharusnya menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat, terlebih di tengah kondisi sulit seperti penggusuran yang dialami warga dan pelaku UMKM. Namun, yang terjadi di wilayah Bantu kapal, Kabupaten Natuna.

Justru memunculkan keluhan keras dari sejumlah masyarakat terhadap oknum pegawai PLN Ranai yang diduga sudah meminta biaya pemasangan baru meteran listrik kepada pelanggan tetap.

Salah satu pelanggan PLN Natuna, Ruslan, menyampaikan kekecewaannya terhadap perilaku oknum petugas PLN Ranai yang dianggap tidak memiliki empati terhadap situasi sulit masyarakat kecil yang tengah direlokasi oleh pemerintah daerah.

“Kami para pedagang UMKM di Bantu kapal sedang digusur oleh Pemda Natuna dan pindah ke lokasi baru yang lebih aman. Tapi yang sangat kami kecewakan, meteran listrik kami diambil dan disuruh pasang baru dengan biaya lebih dari Rp.1 juta,” keluh Ruslan, Jumat (31/10/2025).

Ruslan menambahkan, kejadian serupa pernah dialaminya beberapa waktu lalu, namun saat itu tidak ada pungutan biaya pemasangan baru dari pihak PLN.

“Dulu juga kami pindah, tapi tak pernah dimintai biaya. Sekarang kok jadi beda, seolah kami pelanggan baru. Ini yang membuat kami benar-benar kecewa terhadap pelayanan PLN terhadap masyarakat kecil,” ujarnya.

PLN Natuna Tegaskan: Laporkan Oknum Nakal, Ada Sanksi Tegas

Menanggapi keluhan tersebut, Rada Apriyanti, staf pelayanan Unit Layanan Pelanggan PLN Natuna, menegaskan bahwa tindakan meminta biaya tanpa dasar jelas merupakan pelanggaran berat terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) PLN.

“Kalau ada oknum PLN Ranai yang nakal saat memberikan pelayanan ke warga, mohon segera dilaporkan. Agar bisa kami tindak tegas, termasuk sampai ke sanksi pemecatan,” ungkap Rada.

Rada juga menjelaskan bahwa setiap proses pemasangan baru atau relokasi meteran memiliki mekanisme dan biaya resmi yang tercantum dalam sistem PLN.

“Untuk pemasangan baru memang ada biaya sesuai ketentuan, termasuk pemindahan meteran dari rumah lama ke rumah baru. Tapi semua harus melalui mekanisme resmi, bukan pungutan langsung dari petugas lapangan,” tegasnya.

Ahli Hukum: Jika Terbukti, Oknum PLN Bisa Dijerat Pidana.

Menanggapi kasus seperti ini, praktisi hukum publik menilai bahwa tindakan oknum petugas PLN yang menarik biaya di luar prosedur-prosedur resmi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan wewenang, pungutan liar (pungli).

Hal ini diatur dalam:

Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebut bahwa:

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dapat dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp.1 miliar.”

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pegawai yang terbukti melakukan penyalahgunaan jabatan dapat dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Masyarakat Diminta Berani Melapor

Masyarakat Natuna diimbau untuk tidak takut melapor jika mendapati adanya pungutan liar atau pelayanan yang tidak sesuai SOP PLN.

Pelaporan dapat dilakukan melalui kantor PLN Natuna, aplikasi PLN Mobile, atau saluran resmi pengaduan pelanggan PLN.

Kasus seperti ini menjadi pengingat bahwa di tengah upaya pemerintah meningkatkan pelayanan publik dan melindungi sektor UMKM, masih ada oknum yang berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Penutup.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai BUMN strategis memiliki peran vital dalam pemerataan akses energi di seluruh Indonesia. Karena itu, setiap tindakan di luar prosedur resmi bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencoreng citra PLN sebagai penyedia layanan listrik nasional.

Kasus dugaan pungutan liar di Natuna ini diharapkan menjadi perhatian serius manajemen PLN pusat agar transparansi dan integritas pelayanan benar-benar terjaga hingga ke tingkat lapangan.

(Ilham)

Komentar