InDepthNews. Id (Natuna)- Di tengah jeritan nelayan kecil akibat kelangkaan solar bersubsidi, muncul dugaan kuat adanya permainan gelap di laut Natuna. Solar subsidi yang seharusnya menjadi penopang operasional nelayan lokal, justru diduga “tersedot” ke kapal-kapal besar dari luar daerah, seperti kapal cantrang dan lengkong, yang beroperasi bebas di perairan Natuna.
Praktik ilegal ini terendus lewat hasil investigasi lapangan tim media. Sejumlah sumber di lapangan menyebut, kapal-kapal besar tersebut sudah lama menikmati solar subsidi dengan cara memanfaatkan jaringan pengepul dan rekomendasi fiktif nelayan. Jumat 31/10/2025.
“Sudah lama mereka main di laut sini, tapi tidak pernah ada tindakan. Mereka seperti punya kekuasaan sendiri,” ujar salah satu warga di Kecamatan Pulau Tiga Barat, yang meminta identitasnya disamarkan.
Jaringan Terorganisir: Solar Nelayan Dijual ke Kapal Cantrang.
Temuan investigasi memperlihatkan pola permainan yang rapi. Solar subsidi dibeli di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBUN) dengan harga sekitar Rp6.800 per liter, menggunakan rekomendasi bodong atau surat nelayan yang digadaikan kepada pengepul.
Selanjutnya, solar tersebut dijual kembali kepada kapal-kapal besar luar daerah dengan harga Rp10.000 hingga Rp11.000 per liter, jauh lebih murah dari harga solar industri yang mencapai Rp18.000-Rp21.000 per liter.
Transaksi dilakukan secara tersembunyi di laut atau di pelabuhan kecil tanpa pengawasan ketat aparat. Salah satu bukti yang diperoleh tim media adalah percakapan WhatsApp berisi penawaran solar bersubsidi dengan volume hingga 50 ribu liter untuk pengiriman cepat.
“Dalam pesan itu, pelaku menyebut pasokan dari Natuna, dengan harga subsidi tapi dikirim ke kapal besar,” ungkap salah seorang sumber internal yang mengetahui transaksi tersebut.
Nelayan Kecil Jadi Korban
Akibat praktik kotor ini, nelayan lokal yang seharusnya mendapat prioritas justru kesulitan memperoleh BBM bersubsidi. Banyak dari mereka mengeluh pasokan di SPBUN sering kosong atau dibatasi, sehingga biaya melaut melonjak.
“Minyak langka, harga tinggi, sementara kapal besar dari luar justru leluasa beroperasi. Kalau begini terus, nelayan kecil bisa mati pelan-pelan,” keluh seorang nelayan di Natuna bagian selatan.
Kondisi ini tidak hanya memukul ekonomi nelayan kecil, tapi juga menimbulkan ketimpangan sosial di wilayah pesisir. Kapal besar yang bermodal kuat justru diuntungkan, sementara nelayan lokal terpinggirkan di lautnya sendiri.
Pengawasan Lemah, Mafia Minyak Bebas Bergerak.
Fenomena ini menegaskan lemahnya sistem pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi di wilayah perbatasan. Aparat penegak hukum, KSOP, dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) disebut belum mampu untuk menutup celah para permainan mafia minyak yang merugikan negara.
“Negara harus hadir di laut Natuna, bukan hanya dengan kapal patroli, tapi dengan keberpihakan nyata kepada nelayan kecil. Jangan sampai laut dikuasai oleh mafia minyak dan kapal asing berkedok lokal.
Ancaman Kedaulatan Ekonomi di Laut Perbatasan
Praktik penyalahgunaan solar bersubsidi ini bukan sekadar kejahatan ekonomi, tapi juga ancaman terhadap kedaulatan sumber daya maritim Indonesia. Jika dibiarkan, maka hasil laut Natuna akan terus dikuasai oleh kapal luar daerah yang beroperasi dengan bahan bakar subsidi rakyat.
Hingga berita ini diturunkan, tim media masih memantau beberapa aktivitas pengangkutan dan penyaluran solar bersubsidi dari sejumlah SPBU dan SPBUN di wilayah Natuna. Para pemain minyak ilegal itu masih bebas bergerak, seolah kebal hukum.
Sanksi Pidana Mengintai Pelaku Penyalahgunaan Solar Subsidi
Praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi bukan hanya pelanggaran moral dan ekonomi, tetapi juga tindak pidana serius. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Selain itu, Pasal 40 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 juga menegaskan, BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi konsumen tertentu, seperti nelayan kecil, petani kecil, dan transportasi umum rakyat. Kapal ikan berkapasitas besar dan berasal dari luar daerah tidak termasuk kategori penerima subsidi.
Salah seorang narasumber yang enggan namanya dituliskan oleh media ini mengatakan bahwa Dengan demikian, pihak-pihak yang membeli, menimbun, atau memperjualbelikan solar subsidi kepada kapal besar baik melalui surat rekomendasi palsu maupun transaksi gelap dapat dijerat dengan pidana penjara dan denda berat.
Termasuk juga bagi oknum aparat penegak hukum pengelola SPBUN, atau pengepul yang diduga terlibat didalam mata rantai penyelewengan tersebut.
“Kalau aparat serius menegakkan hukum, jaringan ini bisa dibongkar. Karena semua sudah jelas ada pelanggaran UU Migas, pelanggaran distribusi, dan indikasi korupsi subsidi negara,” ujarnya.
Kasus penyalahgunaan solar bersubsidi di laut Natuna bukan sekadar kejahatan ekonomi, tapi pengkhianatan terhadap kebijakan negara yang sudah mestinya berpihak pada rakyat kecil.
“Para pelaku, baik di darat maupun di laut, harus segera diusut dan ditindak tegas agar mendapatkan efek jera benar-benar dirasakan.”Tutupnya.
BERSAMBUNG.
(Ilham)










Komentar